Poin Penting
- Fitch menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif, rating tetap BBB.
- Risiko fiskal meningkat akibat belanja sosial dan pengalihan dividen BUMN ke Danantara.
- Tekanan eksternal dan potensi arus keluar modal membayangi stabilitas rupiah.
Jakarta – Lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Rating, merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat utang jangka panjang Indonesia tetap berada di level BBB.
Dalam laporan Fitch Ratings, penyesuaian outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi otoritas pengambilan kebijakan.
Kondisi terrsebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan pada penyangga eksternal.
Penegasan peringkat mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang relatif baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat, dan penyangga eksternal yang cukup memadai.
“Namun, kekuatan peringkat tersebut masih dibatasi oleh lemahnya penerimaan negara, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal, seperti indikator tata kelola dibandingkan negara-negara dengan peringkat ‘BBB’ lainnya,” tulis Fitch Rating dalam laporannya, Rabu, 4 Maret 2026.
Baca juga: Bos OJK: Peringkat Fitch Bukti Kepercayaan Global Terhadap Ekonomi RI
Fitch memperkirakan kebijakan fiskal yang berhati-hati akan tetap dipertahankan, termasuk kepatuhan terhadap batas defisit 3 persen. Namun, ambisi pertumbuhan 8 persen dan dorongan belanja sosial berpotensi mendorong kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar.
Agenda peninjauan Undang-Undang Keuangan Negara pada 2026 turut meningkatkan kekhawatiran pelonggaran kerangka fiskal, termasuk batas defisit 3 persen. Jika terjadi pelonggaran material, kredibilitas kebijakan dinilai bisa tergerus.
Defisit fiskal diproyeksikan mencapai 2,9 persen PDB pada 2026, lebih tinggi dari target pemerintah 2,7 persen. Proyeksi ini mempertimbangkan penerimaan negara yang konservatif di tengah perlambatan ekonomi.
Belanja sosial diperkirakan meningkat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dengan total anggaran sekitar 1,3 persen PDB selama 2025-2029.
“Rencana percepatan belanja pada semester I-2026 juga berpotensi menambah risiko pelebaran defisit,” tulis Fitch.
Baca juga: Fitch Pertahankan Peringkat BBB untuk RI, Begini Tanggapan BI
Selain itu, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya sebesar 13,3 persen pada 2026–2027. Faktor penekan meliputi pelemahan pajak, pembatalan hampir penuh kenaikan PPN 1 persen, pengalihan dividen BUMN sebesar 0,4 persen PDB ke Danantara, serta restitusi pajak yang bersifat sementara.
“Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak diharapkan meningkatkan penerimaan, tetapi kecil kemungkinan memberikan dorongan material dalam jangka pendek sehingga membatasi ruang fiskal,” katanya.
Peran Danantara dan Risiko Kuasi-Fiskal
Selain itu, Danantara ditugaskan meningkatkan efisiensi BUMN sekaligus mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar anggaran. Danantara berencana menginvestasikan USD26 miliar atau 1,7 persen PDB pada 2026 untuk proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Namun, Fitch menilai masih ada ketidakpastian terkait potensi perluasan mandat Danantara ke aktivitas kuasi-fiskal berbasis leverage. Hal tersebut dinilai berisiko menurunkan transparansi fiskal serta meningkatkan kewajiban kontinjensi bagi negara.
