Jakarta – Permintaan kredit menjelang tahun politik tahun 2024, diproyeksikan memiliki potensi lonjakan hingga 9-12% untuk mendukung berbagai macam aktivitas politik, melihat peluang tersebut, apakah sektor Finteh P2P Lending akan menyusul?
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan bahwa mengenai hal itu, OJK tidak memiliki perhatian khusus dalam sektor tersebut.
“OJK tidak memiliki concern secara khusus, kami berharap dan yakin bahwa industri P2P lending akan terus bertumbuh pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya,” ucap Ogi dalam RDKB beberapa waktu lalu dikutip, 11 Mei 2023.
Ogi menambahkan bahwa, keyakinan pada sektor Fintech P2P Lending tersebut, dipicu oleh kebutuhan akan pendanaan atau pembiayaan di Indonesia masih sangat luas dan belum dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh lembaga jasa keuangan yang ada.
“OJK mendorong P2P lending untuk bekerja sama dan saling berkolaborasi dengan sektor perbankan, industri jasa keuangan (IJK) lainnya, maupun non-lembaga jasa keuangan lainnya, dengan perbankan dan IJK lainnya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, OJK pun turut memberikan dukungan melalui POJK 10/2022 di mana terdapat porsi pendanaan yang lebih besar hingga 75% apabila pemberi dananya merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.
“OJK akan memonitor dan mengawal perkembangan industri P2P lending agar tetap tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,” ujar Ogi.
Sebagai informasi, per Maret 2023 sektor Fintech P2P Lending telah mengalami pertumbuhan hingga 8,29% dari bulan sebelumnya menjadi Rp19,74 triliun. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan Maret 2022 yang tercatat Rp23,07 triliun, porsi penyaluran pendanaannya justru meningkat menjadi 60,03% dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat 57,96%. (*)
Editor: Galih Pratama
