Poin Penting
- Ekonom menilai APBN masih mampu menanggung cicilan utang Whoosh sekitar Rp1 triliun per tahun.
- Cicilan tersebut relatif kecil dibandingkan total belanja negara 2026 sekitar Rp3.843 triliun.
- Risiko fiskal perlu diwaspadai jika Whoosh membutuhkan suntikan modal atau dukungan pemerintah secara berulang.
Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang untuk menanggung kewajiban tahunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Menurutnya, kewajiban sekitar Rp1 triliun per tahun dari restrukturisasi utang proyek Whoosh relatif kecil jika dibandingkan dengan skala APBN.
“Whoosh tidak serta-merta membuat APBN berada dalam tekanan besar pada tahun berjalan. Beban sekitar Rp1 triliun per tahun masih relatif kecil dibandingkan skala APBN,” kata Yusuf dikutip Antara, Jumat, 11 September 2026.
Meski begitu, dirinya mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko fiskal jangka panjang yang bisa muncul dari skema tersebut.
Baca juga: Purbaya Ungkap Utang Whoosh: Tenor 80 Tahun, Cicilan Rp1 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, restrukturisasi utang proyek Whoosh nantinya menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.
Yusuf menilai, angsuran sekitar Rp1 triliun per tahun relatif kecil dibandingkan total belanja negara 2026 yang mencapai sekitar Rp3.843 triliun. Namun, ia menggarisbawahi, kemampuan membayar cicilan bukan satu-satunya ukuran risiko.
Tenor Utang Whoosh Capai 80 Tahun
Menurut dia, perpanjangan tenor utang hingga sekitar 80 tahun memang dapat menekan beban pembayaran tahunan, tetapi pokok dan bunga tetap harus dibayar dalam jangka panjang.
Selain itu, pinjaman dalam mata uang dolar AS membuat kewajiban rentan meningkat ketika rupiah melemah.
Baca juga: Libur Panjang HUT ke-81 RI, Penumpang Whoosh Tembus 45.889 Orang dalam 2 Hari
Yusuf juga berpendapat risiko juga tetap ada meski pengelolaan kewajiban dialihkan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Skema tersebut dinilai tidak serta-merta menghilangkan risiko negara karena tetap melibatkan modal dan dukungan pemerintah.
Risiko Terbesar Jika Whoosh Tak Mampu Bayar Utang
Ia menilai risiko terbesar muncul apabila kinerja operasional Whoosh tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban sehingga membutuhkan tambahan suntikan modal, jaminan, atau dukungan pemerintah.
“Jika dukungan pemerintah pada akhirnya diperlukan, ruang penyesuaian anggaran lebih mungkin berada pada belanja yang relatif fleksibel,” ujar dia.
Belanja modal atau proyek infrastruktur yang dapat ditunda, belanja barang kementerian, penyertaan modal negara kepada BUMN lain, serta program diskresi tertentu dinilai memiliki ruang penyesuaian lebih besar dibandingkan gaji pegawai, bunga utang, atau belanja pendidikan.
Ia melanjutkan, belanja yang paling mudah disesuaikan justru banyak yang bersifat investasi dan stimulus.
Akan tetapi, ketika pos tersebut dikurangi untuk memberi ruang bagi kewajiban proyek lama, ada konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan dan memperkuat penerimaan negara pada masa depan.
“Yang perlu dijaga adalah agar kewajiban tersebut tidak berkembang menjadi kebutuhan jaminan, pembengkakan biaya baru, atau suntikan modal berulang yang akhirnya kembali kepada negara,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
