Jakarta–Ekonom Tony Prasetiantono mengungkapkan, kebijakan pemerintah mengenai penyederhanaan nominal rupiah (redenominasi) masih belum cukup penting. Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
“Redenominasi adalah simplifikasi angka, dipotong tiga. Dan yang diperlukan adalah kondisi ekonomi stabil. Kalau tidak nanti timbulkan respon yang beragam dan negatif,” ungkap Tony di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.
Ekonom yang juga menjabat sebagai Komisari PermataBank ini juga menilai, kestabilan ekonomi dibutuhkan untuk menghindari oknum pelaku pasar yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dari penerapan redenominasi. Hal yang juga dapat berdampak pada kenaikan inflasi.
“Misalnya, saya produsen punya produk dengan harga Rp100 ribu . ketika redenom harusnya harga jadi Ro100, tapi karena saya oportunis saya coba ubah harga dari Rp100 ribu jadi 150. Ini kan bahaya, dapat juga memacu kenaikan inflasi 50 persen,” jelas Tony. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Dirinya juga mengritisi pemerintah untuk dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kebijakan tersebut kepada masyarakat. Begitupula dengan mendisiplinkan pengusaha yang akan berbuat curang. “Tentu yang terpenting juga ada dua yang harus dicermati yakni sosialisais pemahaman dan displin pelaku usaha untuk tidak main-main dengan angka itu,” ungkap Tony.
Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan Redenominasi
Dirinya juga memberikan masukan pada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat demi terciptanya keselarasan ekonomi.
Pemerintah sendiri sepertinya belum merencanakan kebijakan ini untuk dapat masuk ke pembahasan prolegnas tahun 2017, namun Bank Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat terus membahas ini agar dapat terealisasikan dengan baik. (*)
Editor: Paulus Yoga
