Jakarta – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto memprediksi bahwa penerimaan pajak pemerintah tahun ini tidak akan mencapai target. Adapun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp2.189,3 triliun.
Pada Maret 2025, realisasi penerimaan pajak secara neto terkumpul sebesar Rp322,6 triliun hingga Maret 2025. Angka ini setara dengan 14,7 persen dari target APBN 2025.
Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya atau Maret 2024, realisasi penerimaan pajak terkontraksi sebesar 18,1 persen, di mana penerimaan pajak di tiga bulan pertama 2024 lalu mencapai Rp393,91 triliun setara dengan 19,81 persen dari target yang ditetapkan Rp1.988,88 triliun.
Rully menjelaskan penurunan tajam tersebut diakibatkan oleh tekanan global, harga komoditas yang lebih rendah, pola musiman, dan masalah teknis dengan sistem pajak inti.
Baca juga: Duh! Setoran Pajak di Maret 2025 Anjlok 18,1 Persen jadi Rp322,6 Triliun
“Salah satu yang mendorong, yaitu harga komoditas flat, kemudian prospek growth-nya juga tidak terlalu bagus, besar kemungkinan dari sisi penerimaan tidak mencapai target,” ujar Rully dalam Media Day Mirae Asset, Kamis, 17 April 2025.
Selain itu, tambah Rully, defisit fiskal APBN juga terjadi lebih cepat di tahun ini. Di mana, APBN sudah mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tiga bulan pertama 2025.
“Posisi fiskal defisitnya ternyata datang lebih cepat tahun ini,” tandasnya.
Adapun defisit dari APBN di Maret 2025, terpantau disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Di mana realiasi belanja negara sebesar Rp620,3 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun. Artinya terdapat gap yang cukup besar.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp322,6 triliun atau 14,7 persen dari target APBN 2025 dan pendapatan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp77,5 triliun atau 25,7 persen dari target. Lalu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN.
Baca juga: DJP Catat Setoran Pajak Digital RI Capai Rp33,56 T, Ini Rinciannya
Sementara, belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun, termasuk di dalamnya, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai 196,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp217,1 triliun.
Selanjutnya, belanja negara untuk transfer ke daerah (TKD) disalurkan sebesar Rp207,1 triliun atau 22,5 persen dari target APBN 2025.
Sehingga, untuk menutup gap tersebut pemerintah melakukan penarikan utang baru mencapai Rp250 triliun hingga Maret 2025 atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
