Jakarta – Pemerintah akan melanjutkan efisensi anggaran di 2026. Salah satunya dengan memangkas pos belanja honorarium bagi pengelola keuangan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.
Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lisbon Sirait mengatakan, langkah efisiensi pada honorarium diperkirakan menghemat anggaran belanja negara hingga Rp300 miliar.
“Kalau yang pasti honorarium pengelola keuangan kan kita efisienkan dengan mengubah struktur dari pemberian honorariumnya, itu sekitar 38 persen atau Rp300 miliar efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya,” kata Lisbon dalam media briefing Kebijakan SBM TA 2026, dikutip, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Kucurkan Rp24,44 Triliun untuk Stimulus Ekonomi Juni-Juli 2025
Adapun kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Dalam PMK 32/2025, terdapat penurunan honorarium untuk pengelola keuangan dengan penurunan besaran tertinggi hingga 38 persen pada satuan biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang jasa, dan honorarium pengelola penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Lalu yang pasti karena bonggol-nya juga sudah diefisienkan seperti perjalanan dinas (dan) belanja barang dikurangi, sehingga sekalipun tidak ada penurunan dari standar biaya, efisiensi tentunya akan diperoleh dalam jumlah yang cukup besar,” tuturnya.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Berlebihan Jadi Biang Kerok Perlambatan Ekonomi RI
Lisbon pun menegaskan, meski ada penyesuaian standar biaya, namun dipastikan kinerja pemerintah akan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.
“Nanti 2026 itu kebijakan efisiensi yang dilakukan di tahun 2025 akan dilanjutkan, sehingga efisiensi itu akan sangat banyak diperoleh. Tetapi antara standar biaya dengan alokasi itu harus dilakukan secara paralel, sehingga tingkat efisiensinya bisa didapatkan secara lebih baik,”pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
