Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, berpotensi menimbulkan krisis fiskal baru. Hal ini terjadi jika pemangkasan anggaran hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
CELIOS menyatakan bahwa langkah efisiensi anggaran bisa berdampak positif, asalkan diarahkan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Askar, menegaskan bahwa realokasi dari efisiensi anggaran tidak bisa serta-merta digunakan untuk menutup kekurangan dana MBG.
“Pendekatan universal coverage pada program MBG yang ada berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena memakan biaya besar,” kata Media dalam keterangan resmi, Senin, 10 Februari 2025.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi RI 2025
Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah melakukan pemotongan anggaran secara sporadis tanpa mempertimbangkan implikasinya. Menurutnya, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang.
Pemotongan anggaran BMKG, misalnya, justru bisa menghambat program swasembada pangan karena berpotensi mengganggu operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
CELIOS Usulkan Pendekatan Berbasis Target
Adapun CELIOS merekomendasikan agar skema MBG menggunakan pendekatan berbasis target (targeted approach), dengan menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kelompok ini mencakup anak-anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, serta mereka yang tinggal di wilayah rentan malnutrisi.
Baca juga: Anggaran Kementerian PU Dipotong, DPR Khawatir Jalan Rusak dan Pengangguran Meningkat
Berdasarkan estimasi CELIOS, pendekatan berbasis target ini tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga membutuhkan anggaran lebih rendah, yakni sekitar Rp117,93 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih hemat dibandingkan skema pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun.
Efisiensi Anggaran Bisa Dialihkan ke Program Lain
Kemudian dengan penerapan targeted approach, pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp6,93 triliun hanya dari program MBG. Selain itu, sisa efisiensi anggaran sebesar Rp259,76 triliun bisa dialihkan untuk mendanai program perlindungan sosial, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.
Menurut CELIOS, dana hasil efisiensi tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa program berikut:
- Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM
- Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja
- Subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis
- BPJS Kesehatan (PBI JKN) dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta
- Subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani
- Melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
