Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajak negara-negara di dunia untuk kembali menjunjung prinsip multilateral dalam menyikapi dinamika global, khususnya di sektor perdagangan, keuangan, dan ekonomi.
Ia menekankan perlunya mengembalikan fungsi lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia sesuai mandat awal pendiriannya.
“Saya mengajak semua negara untuk berpikir secara multilateral. Saatnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional,” ujar Said dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 24 Juli 2025.
Said menyoroti ketimpangan sejak dimulainya perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China pada 2018. Ia menyebut, kebijakan sepihak AS dalam mengenakan tarif ke berbagai negara menjadi bukti tatanan perdagangan global yang makin tak teratur.
“Lucu sekaligus sedih, tidak ada satu pun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO. Semua ramai-ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tetapi mengiba belas kasih,” sindir Said.
Baca juga: Airlangga Pastikan Tarif Trump 19 Persen Sudah Final, Berlaku 1 Agustus 2025?
Padahal, kata dia, semangat awal pendirian General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), yang kemudian berkembang menjadi WTO pada 1995 adalah untuk mendorong perdagangan bebas secara adil dengan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang setara.
Said mengingatkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, awalnya dipaksa untuk ikut serta dalam sistem perdagangan bebas, meski harus terseok-seok menghadapi dominasi negara maju.
“Negara-negara berkembang seperti Indonesia ‘babak belur’, seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi,” katanya.
Negara Berkembang Bangkit, AS Justru Lindungi Diri
Namun seiring waktu, banyak negara berkembang berhasil bangkit. Ia mencontohkan Vietnam, Thailand, Indonesia, hingga China yang kini justru menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan internasional. Pada 2024, nilai perdagangan global China mencapai USD 6,164 miliar, mengalahkan AS yang sebesar USD 5,424 miliar.
Ironisnya, kata Said, ketika produk-produk manufaktur AS kalah bersaing dan neraca perdagangannya defisit, negara itu justru berbalik memberlakukan tarif secara sepihak, melanggar prinsip dasar perdagangan bebas yang selama ini mereka gaungkan.
“Ini jelas menyalahi ‘rukun iman’ perdagangan bebas, yakni perdagangan tanpa hambatan tarif. Kenapa WTO diam?” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Said mempertanyakan fungsi aktual lembaga-lembaga internasional tersebut, yang seolah hanya aktif jika mendukung kepentingan negara-negara besar, namun bungkam ketika kepentingan mereka terganggu.
“Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS. Bila tidak sejalan, tidak diperlukan lagi,” ujarnya.
Bubarkan IMF, WTO, Bank Dunia
Said menilai, jika lembaga-lembaga seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia sudah tak lagi mampu menjalankan fungsinya secara adil, maka lebih baik dibubarkan saja.
“Daripada keberadaannya seperti tidak ada. Buat apa kita iuran ada WTO, IMF dan Bank Dunia kalau nyatanya malfunction, malah habiskan biaya tiada guna,” tegasnya.
Baca juga: Tarif Trump Turun, Kemenkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di Akhir 2025
Meski demikian, ia masih menyisakan harapan. Menurutnya, jika dunia internasional masih menganggap penting keberadaan lembaga-lembaga tersebut, maka perlu ada komitmen kolektif untuk menguatkan dan menyempurnakan kembali perannya.
“Kalau kita memandang penting, masih ada secercah harapan. Mari kita bergandengan lebih erat, membulatkan tekad, kuatkan dan sempurnakan kembali WTO, IMF dan Bank Dunia sebagai jalur penyelesaian internasional yang lebih adil,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
