Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun, dengan tujuan agar Kementerian/Lembaga (K/L) kembali melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah.
Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Suahasil menyampaikan pada 7 Maret 2025 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan hasil efisiensi dan realokasi maupun penajaman anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, Kemenkeu meminta izin Presiden Prabowo untuk membuka blokir agar belanja kementerian/lembaga (K/L) dapat berjalan.
Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Alasan Defisit APBN Rp104,2 Triliun Tak Mengkhawatirkan
“Sampai dengan 25 April 2025, sebesar Rp86,6 triliun sudah dilakukan pembukaan blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip, Jumat, 2 Mei 2025.
Adapun pembukaan blokir ini berupa realokasi atau penajaman anggaran terjadi untuk kementerian-kementerian yang baru.
Secara rinci, pembukaan blokir senilai Rp33,11 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi dalam Kabinet Merah Putih. Sementara untuk 76 K/L lainnya sudah senilai Rp53,49 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp306,7 triliun
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.
Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun, usai blokir anggaran K/L dibuka.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap RI Bakal Tingkatkan Impor Minyak hingga Produk Pertanian dari AS
Sri Mulyani menjelaskan pada Januari-Februari 2025 atau dalam dua bulan, realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp211,5 triliun. Namun, pada akhir Maret 2025 telah mencapai Rp413,2 trilun, artinya terjadi akselerasi belanja yang meningkat signifikan.
Belanja npemerintah pusat tersebut disalurkan melalui belanja belanja K/L senilai Rp196,1 triliun, meningkat dibandingkan Februari sebesar Rp83,6 triliun. Sementara belanja non-K/L telah terealisasi senilai Rp217,1 triliun, naik dari Rp127,9 triliun pada bulan sebelumnya.
Peningkatan belanja juga terjadi untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari bulan Februari yang senilai Rp136,6 triliun, menjadi Rp207,1 triliun pada akhir Maret 2025. (*)
Editor: Galih Pratama
