Poin Penting
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menghormati kritik sebagai bagian dari demokrasi, namun mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak mengganggu stabilitas nasional.
- Prabowo meminta penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, maupun perlakuan istimewa di hadapan hukum.
- Prabowo juga meminta Polri menjamin kebebasan berpendapat secara damai sekaligus menjaga ketertiban, persatuan, dan keutuhan bangsa.
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengeaskan pemerintah menghormati kritik dan masukan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan menyampaikan kritik tidak sampai merusak stabilitas dan keamanan demokrasi.
“Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita,” ujar Prabowo pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7).
Baca juga: Prabowo: Narkotika, Judol, dan Kejahatan Siber Masih jadi Ancaman Besar bagi RI
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berjalan seiringan dengan upaya menjaga stabilitas nasional.
“Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing,” jelasnya.
Hindari Kriminalisasi Hukum
Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Menurutnya, hukum harus menjadi pelindung masyarakat, terutama bagi kelompok yang lemah, serta memberikan rasa aman kepada warga yang taat hukum.
“Hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” bebernya.
Baca juga: Hari Bhayangkara, Prabowo Apresiasi Polri yang Bangun Ribuan Dapur MBG
Prabowo juga menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pihak yang mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum
“Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan masyarakat yang mencari keadilan harus memperoleh perlindungan dari negara.
“Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” katanya.
Polri Diminta Jaga Demokrasi
Lebih lanjut, Prabowo juga meminta Polri untuk menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dengan menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat secara damai, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban.
“Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” ujar Prabowo.
Baca juga: Prabowo Respons Kritik MBG: Orang Lapar Jika Tak Segera Makan Bisa Mati
Dirinya menambahkan, perbedaan pandangan dalam demokrasi tidak boleh berkembang menjadi kebencian maupun perpecahan.
“Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
