Poin Penting
- Kadin menegaskan komitmen mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.
- Aksesi OECD dinilai strategis untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan, daya saing, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif.
- Kemitraan internasional dan transisi hijau diperkuat, termasuk peluang dagang Inggris–Indonesia, pembiayaan inovatif, dan pengembangan green jobs.
Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia, seiring proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Kadin Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession Powered by Indonesia Incorporated yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin, 19 Januari 2026.
Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu mengintegrasikan kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai Indonesia telah beralih dari tahap komitmen menuju fase implementasi nyata dalam proses aksesi OECD.
“Aksesi OECD kini merupakan program implementatif dan dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton. Proses ini akan sangat relevan bagi komunitas bisnis Indonesia,” ungkap Anin di hadapan OECD.
Baca juga: Rosan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES
Menurutnya, aksesi OECD menjadi jalur strategis untuk memperkuat kredibilitas kebijakan, meningkatkan daya saing, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif melalui penyelarasan dengan standar internasional.
Peran Strategis Kadin dalam Aksesi OECD
Terkait peran Kadin, Anin menjelaskan, Kadin tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi, tetapi juga berperan aktif mendorong implementasi kebijakan. Kadin dapat menjadi penghubung terorganisasi antara kementerian, sekretariat, dan pelaku industri guna menghimpun masukan sektoral secara terpadu.
Selain itu, Kadin mendorong pembentukan private sector OECD accession working group lintas sektor, dengan fokus pada klaster yang selaras dengan domain OECD, seperti investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan lingkungan.
“Tujuannya untuk mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan sejak dini serta mendorong adopsi sukarela praktik tata kelola dan bisnis yang bertanggung jawab guna membangun kepercayaan pasar,” terang Anin.
Baca juga: UMP 2026 Tuai Pro Kontra, Kadin Tekankan Pentingnya Jaga Daya Saing Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Anin juga menyoroti potensi besar kemitraan ekonomi Inggris–Indonesia. Hingga akhir kuartal II-2025, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD3,9 miliar atau tumbuh 12,2 persen secara tahunan (yoy). Meski demikian, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 sebagai mitra dagang Inggris.
“Sebagai komunitas bisnis, kami melihat ruang yang sangat besar untuk peningkatan. Dengan kerangka komersial yang jelas, kemitraan ini dapat berkembang jauh melampaui capaian saat ini,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah dan Transisi Hijau
Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, menyebut aksesi OECD sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat aksesi OECD sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menko Airlangga dikutip dari laman resmi www.ekon.go.id.
Baca juga: Airlangga Beberkan Progres Terbaru Aksesi RI Jadi Anggota OECD
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menambahkan pentingnya pembiayaan inovatif, termasuk blended finance, serta pengembangan green jobs sebagai bagian dari agenda transisi hijau.
“Penciptaan lapangan kerja hijau merupakan aspek yang sangat penting, seiring upaya Indonesia menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kami juga terlibat dalam program ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas di sektor green jobs, bahkan bekerja sama dengan serikat pekerja,” ujar Shinta.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, digelar Welcome Dinner bersama Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Secretary of State for Business and Trade, H.E. Peter Kyle.
Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU), termasuk MoU Growth Partnership dan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
