Poin Penting
- Ekonom memproyeksi defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB, lebih tinggi dari target awal Rp689,1 triliun
- Belanja negara naik 14,76 persen menjadi Rp3.942,4 triliun, lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan negara
- Pembiayaan utang neto bertambah menjadi Rp868,1 triliun dan posisi utang pemerintah diperkirakan menembus Rp10.600 triliun pada akhir 2026.
Jakarta – Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,86 PDB.
“Prakiraan realisasi (outlook) setahun disajikan berdasar realisasi semester satu dan prognosis semester dua. Diakui bahwa defisit anggaran lebih akan lebar dari yang direncanakan,” kata Awalil dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026.
Dalam APBN 2026, pendapatan negara diprakirakan sebesar Rp3.208,1 triliun, atau 101,73 persen dari target APBN. Selain melampaui target, juga meningkat 16,02 persen dibanding realisasi 2025.
Baca juga: Purbaya Proyeksikan Defisit APBN 2026 Melebar jadi 2,85 Persen
Menurut Awalil, pendapatan negara selama dua dekade ini memang cenderung meningkat. Kenaikan rata-rata per tahun era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mencapai 15,24 persen, dan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 7,03 persen per tahun.
“Tahun pertama era Prabowo justru kontraksi atau minus 3 persen, sehingga kenaikan pada 2026 juga terbantu lowbase effect,” jelasnya.
Sementara, belanja negara 2026 diprakirakan Rp3.942,4 triliun atau 102,95 persen dari rencana. Selain melebihi rencana, juga meningkat 14,76 persen dibanding realisasi 2025. Jika terjadi, merupakan kenaikan tertinggi 15 tahun ini.
Awalil menyebut, belanja negara selama dua dekade terakhir memang cenderung meningkat, dengan laju kenaikan berfluktuasi.
Kenaikan rata-rata per tahun era SBY mencapai 15,79 persen, dan era Jokowi sebesar 6,64 persen. Tahun pertama era Prabowo hanya naik 2,25 persen, namun diprakirakan pemerintah akan melonjak 14,76 persen pada 2026.
“Oleh karena kenaikan belanja melebihi pendapatan, maka defisit 2026 diprakirakan mencapai Rp734,3 triliun. Lebih lebar dari rencana APBN yang Rp689,1 triliun, dan rasio atas PDB pun menjadi 2,85 persen dari rencana 2,68 persen. Merupakan rasio tertinggi, kecuali saat pandemi tahun 2020 dan 2021,” ujarnya.
Rata-rata rasio defisit atas PDB pada era SBY hanya sebesar 1,19 persen. Pada era Jokowi pertama (2015-2019) meningkat menjadi 2,32 persen, namun melonjak pada periode kedua karena Covid-19.
“Tahun pertama era Prabowo langsung mencapai 2,81 persen, dan diakui pemerintah akan menjadi 2,85 persen pada 2026,” tandasnya.
Pembiayaan Utang Bertambah
Awalil menyatakan, untuk mengatasi defisit diperlukan pembiayaan dengan nilai setara, yang disebut sebagai item pembiayaan anggaran. Dengan demikian, pembiayaan bisa bersifat pengeluaran atau pun penerimaan.
“Penerimaan terbesar selama ini berasal dari utang, yang disebut sebagai pembiayaan utang. Biasa disajikan secara neto, setelah memperhitungkan pelunasan pokok utang yang bersifat pengeluaran,” tambahnya.
Sebelumnya, APBN 2026 menetapkan defisit dan pembiayaan anggaran sebesar Rp689,15 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang (neto) sebesar Rp832,21 triliun yang bersifat penerimaan, dan pembiayaan nonutang sebesar Rp143,06 triliun yang bersifat pengeluaran. Pembiayaan nonutang antara lain pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman.
Outlook pemerintah memprakirakan pelebaran defisit menjadi Rp734,32 triliun, dan menambah pembiayaan anggaran dengan nilai serupa.
Pembiayaan utang meningkat menjadi Rp868,12 triliun. Pembiayaan non utang sedikit menurun menjadi Rp133,8 triliun.
Baca juga: Sorotan Ekonomi Sepekan: Defisit Neraca Dagang hingga Pelemahan Data AS Bayangi Pasar
Pemerintah memprakirakan pembiayaan utang melalui SBN (neto) justru lebih sedikit dari rencana semula. Menjadi Rp736,57 triliun dari rencana Rp799,53 triliun. Namun, diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun.
Laporan pemerintah tidak menyajikan nilai pelunasan pokok utang yang akan dibayar selama setahun 2026.
Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025, diprakirakan sekitar Rp900 triliun. Sehingga, kebutuhan penarikan utang baru bruto akan mencapai kisaran Rp1.768 triliun.
Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.638 triliun. Sementara itu, outlook pembiayaan utang neto APBN 2026 sebesar Rp868 triliun.
Pelemahan kurs per 31 desember 2026 atas 31 Desember 2025 diprakirakan menambah posisi utang hampir Rp100 triliun.
“Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp10.600 triliun,” ucap Awalil. (*)
Editor: Galih Pratama
