Jakarta – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dirasa perlu disesuaikan karena berbagai faktor.
Menurut Deni Friawan, peneliti ekonomi senior CSIS, RAPBN yang diresmikan pada 17 Agustus 2024 lalu masih berpotensi mengalami perubahan. Ini dikarenakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) belum dikeluarkan.
“RAPBN ini belumlah final, karena kemungkinan besar akan ada perubahan. Sebab dia (RAPBN) belum memasukkan RPJMN. Jadi RAPBN hari ini akan subject to revision,” tutur Deni di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Baca juga: Prabowo Bakal Tarik Utang Rp775,9 Triliun di Tahun Pertama Pemerintahannya
Namun, Deni juga mengkhawatirkan program-program pemerintah yang nantinya akan dilaksanakan calon presiden-wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak mampu terealisasi.
Pasalnya, kata Deni, ruang fiskal pemerintah terbatas sehingga tidak mudah mewujudkan janji-janji pasangan ini. Belum lagi kondisi ekonomi dan geopolitik global yang tengah tidak pasti.
“Walaupun program-program pemerintahan baru sudah masuk dalam RAPBN 2025, keterbatasan ruang fiskal yang ada saat ini dan ketidakpastian kondisi global itu masih sangat tinggi,” ujar Deni.
“Ini akan membuat program-program pemerintahan baru itu tidak akan optimal atau tidak bisa secara benar-benar diaplikasikan sebagaimana janji-janji kampanyenya,” tambahnya.
Misalnya, utang jatuh tempo pada 2025 tercatat mencapai Rp800,33 triliun. Utang tersebut membuat pemerintah harus bijak dalam menyalurkan APBN, dan memastikan agar bisa dilunasi tepat waktu sehingga tidak menjadi beban.
Belum lagi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pada periode 2020-2024, diproyeksi memakan anggaran Rp466 triliun. Beberapa program lain seperti makan siang bergizi dan kuliah gratis juga berpotensi menyedot anggaran negara.
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit RAPBN 2,53 Persen Sudah Pertimbangkan Program Prioritas Prabowo
Untuk itu, Deni dan pihaknya berharap agar Prabowo-Gibran lebih bijak dalam menganggarkan APBN. CSIS merasa, akan lebih baik berkompromi dan menyesuaikan RAPBN ketimbang memaksa mengeluarkan uang yang belum tentu diperlukan.
“Dibandingkan jor-joran meningkatkan pengeluaran atau memaksa meningkatkan pendapatan, yang perlu diutamakan dan dilakukan adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dari alokasi anggaran yang ada saat ini,” tegasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
