Poin Penting
- Celios menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 terlalu optimistis di tengah ketidakpastian global dan terbatasnya mesin pertumbuhan dari belanja pemerintah
- Celios memperkirakan ekonomi Indonesia 2027 hanya tumbuh maksimal 4,7 persen, tertekan kenaikan PHK, inflasi biaya produksi, dan melemahnya konsumsi rumah tangga
- Belanja pemerintah juga dinilai tak lagi menjadi pengungkit kuat, akibat normalisasi anggaran MBG serta terbatasnya Dana Desa karena harus membayar cicilan utang KDKMP.
Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dinilai terlalu optimistis di tengah ketidakpastian global dan sejumlah tantangan domestik.
“Target pertumbuhan ekonomi 6 persen saya nilai terlalu optimis di tengah kondisi ekonomi global dan nasional seperti saat ini,” ujar Huda, dalam keterangannya, dikutip Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang tengah dihadapi pemerintah yakni terbatasnya mesin pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pemerintah. Mesin tersebut sudah “habis” digunakan di tahun 2025-2026.
Baca juga: Purbaya Kasih Sinyal Bakal Tarik Pajak Baru Tahun Depan
“Artinya tidak ada lagi mesin pengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan,” jelasnya.
Nailul pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 paling tinggi berada di kisaran 4,7 persen.
Hal ini dengan melihat berbagai kondisi seperti kenaikan PHK di tahun 2026, inflasi yang diprediksi akan meningkat dari sisi biaya produksi, sehingga dari sisi konsumsi rumah tangga bisa tertekan.
Sementara itu, dari sisi belanja pemerintah, terdapat potensi tekanan akibat normalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disertai pemotongan anggaran cukup signifikan.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD453,4 Miliar di Kuartal II 2026
“Dari sisi pengeluaran pemerintah, akan ada tekanan terhadap belanja negara dengan adanya normalisasi program MBG dengan pemotongan anggaran yang cukup signifikan,” bebernya.
Dirinya juga menilai pembangunan dari sisi program KDKMP juga sudah tidak ada lagi yang dapat dijadikan faktor pengungkit dari sisi sektor bangunan.
Menurutnya, pemerintah desa justru akan menghadapi keterbatasan dalam memutar Dana Desa karena harus membayar cicilan utang KDKMP kepada bank-bank Himbara.
“Kemampuan pemerintah desa untuk memutarkan Dana Desa berkurang untuk membayar cicilan hutang KDKMP kepada bank Himbara. Akibatnya, daya ungkit dari desa akan tergerus secara signifikan di tahun 2027,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027.
Target ini lebih tinggi dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
