Tak Miliki Hak Ajukan PK, KPK Diminta Jaga Kepastian Hukum

Tak Miliki Hak Ajukan PK, KPK Diminta Jaga Kepastian Hukum

Jakarta — Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Demikian, untuk mewujudkan kepatian hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengajukan PK terkait hasil kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). “Dalam pemahaman Sistem Hukum Pidana Indonesia ini, KUHAP hanya memberikan hak untuk ajukan PK terbatas pada […]

Dua Pakar Hukum Bilang KPK Tak Bisa Ajukan PK

Dua Pakar Hukum Bilang KPK Tak Bisa Ajukan PK

Jakarta — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak memiliki legal standing untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut disampaikan dua saksi ahli dalam PK kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang PK […]

Ini Alasan Mengapa MA Lepaskan Syafruddin

Ini Alasan Mengapa MA Lepaskan Syafruddin

Jakarta — Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memakai rezim hukum perbankan dalam proses peradilan Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sehingga SAT terlepas dari masa hukuman 15 tahun penjara dengan delik korupsi atas kebijakannya merilis Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Pada 9 Juli 2019, majelis kasasi […]

Dr. Eko Sembodo: Auditor I Nyoman Wara Tidak Profesional Terkait Audit Investigasi BLBI

Dr. Eko Sembodo: Auditor I Nyoman Wara Tidak Profesional Terkait Audit Investigasi BLBI

Jakarta – Mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Dr Eko Sembodo, menilai pernyataan I Nyoman Wara di depan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak benar, dan menunjukkan pelaksanaan audit yang dilakukannya terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilakukan secara tidak profesional karena bertentangan […]

Catatan Kasus SAT vs Kasus BLBI

Catatan Kasus SAT vs Kasus BLBI

oleh Dr. Ary Zulfikar SH. MH   SEJAK awal kasus BLBI sudah menimbulkan kontroversi. Kenapa kontroversi? Judul yang mengemuka di media adalah “Kasus BLBI”, tapi yang dijadikan dasar kerugian negara adalah hasil laporan investigatif BPK tahun 2017 yang menyatakan bahwa Negara dirugikan sebesar Rp4,58 triliun akibat penjualan Utang Petambak (nilai buku Rp4,8 triliun) dengan harga sebesar Rp220 […]

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Sesalkan Penetapan Status Tersangka Oleh KPK

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Sesalkan Penetapan Status Tersangka Oleh KPK

Jakarta – Kuasa hukum Sjamsul Nursalim (SN) Otto Hasibuan sesalkan penetapan status tersangka oleh KPK terhadap kliennya. Apalagi status tersangka juga disematkan ke istri SN, yakni Itjih Nursalim. Hal itu dianggap bertentangan dengan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan SN pada 21 September tahun 1998 lewat master settlement and acquisition agreement (MSAA). Dari perjanjian itu, […]

Timbul Tenggelam Penyelesaian BLBI, Apa Dampak Ekonominya?

Timbul Tenggelam Penyelesaian BLBI,  Apa Dampak Ekonominya?

oleh Eko B Supriyanto PEKAN ini, terdengar nyaring dampak buruk dari Perang Dagang China-AS. Ekonomi global melambat dan Indonesia sudah mulai terkena dampak dari perlambatan ekonomi dunia. Negara Perdagangan RI defisit (US$2,564 miliar), atau terbesar sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Penerimaan Negara juga sudah mengalami perlambatan. Rupiah tertekan dan Pasar Modal mengalami hal yang sama dengan menyusutnya […]

Kuasa Hukum SN Nilai Kasus BLBI Kliennya Daluwarsa

Kuasa Hukum SN Nilai Kasus BLBI Kliennya Daluwarsa

Jakarta — Otto Hasibuan, Kuasa hukum pengusaha Sjamsul Nursalim (SN) menilai tidak ada relevansi antara kasus gratifikasi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dengan kliennya. “Saya melihat sebenarnya tidak ada hubungannya jika perkara SAT kemudian dikaitkan kembali dengan SN, karena […]

Guru Besar Hukum Unpad: Penyelesaian Kasus BLBI Secara Pidana Keliru

Guru Besar Hukum Unpad: Penyelesaian Kasus BLBI Secara Pidana Keliru

Jakarta — Penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah berjalan selama hampir 21 tahun tidak akan bisa diselesaikan secara pidana, karena sejak awal instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut merupakan instrumen hukum keperdataan. Demikian ditegaskan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, I Gde Pantja Astawa saat tampil […]

Sidang Kasus BLBI: Penjualan Aset Kredit Petambak Tahun 2007 Bikin Negara Rugi

Sidang Kasus BLBI: Penjualan Aset Kredit Petambak Tahun 2007 Bikin Negara Rugi

Jakarta — Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang Kasus BLBI, dengan agenda pemeriksaan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai Terdakwa. Dalam pemeriksaan SAT, kembali terungkap bahwa kerugian negara baru terjadi pada saat penjualan Utang Petambak pada tahun 2007. AsetKredit Petambak adalah aset yang dimiliki oleh Bank BDNI yang diambil alih oleh BPPN berdasarkan penyerahan dari Bank […]