Target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,5% dinilai masih sangat ambisius. Pemerintah diminta fokus tekan inflasi dan menjaga nilai tukar. Apriyani Kurniasih.
Jakarta–Pada sidang paripurna lalu, sepuluh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pandangan umumnya atas Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 beserta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Dalam pandangan umumnya, sebagian besar fraksi menyetujui RAPBN pertama Pemerintahan Jokowi.
Namun, tidak demikian dengan pendapan Laila Istiana, Anggota DPR dari Fraksi PAN. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 5,5% dinilai masih sangat ambisius. Mengingat capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II hanya mencapai 4,6% dan 4,6%.
“Fraksi PAN meminta Pemerintah agar merevisi target pertumbuhan ekonomi ke angka yang lebih realistis, sebagaimana proyeksi F-PAN di angka 5,2%” ujar Laila.
Sementara itu, Sirmadji Tjondro Pragolo, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan melihat adanya indikasi kuat “perang mata uang” (currency war) antara Tiongkok dan Amerika. Ia pun meminta Pemerintah menunjukkan sikap serius dengan melakukan langkah koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar rupiah.
Pesan kewaspadaan turut disampaikan oleh Verna Gladies Merry Inkiriwang, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat. Verna yang menyoroti masalah inflsi menilai, target inflasi sebesar 4,7% masih cukup realistis. Namun, ia berharap Pemerintah dan BI bekerja lebih keras lagi dalam menjaga dan menekan laju inflasi tersebut. “F-PD juga meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap bekerja keras supaya inflasi bisa ditekan dan bisa dikendalikan dengan baik,” imbuh Verna.
Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan yang memimpin Rapat Paripurna juga berpesan, kendati RAPBN 2016 disetujui, namun ada sejumlah catatan untuk pemerintah, salah satunya mengenai kondisi perekonomian global yang kurang bersahabat. “Tapi, RAPBN ini sudah realistis dengan kondisi mekanisme pasar, dan sesuai dengan harapan pasar,” tandasnya.
