Poin Penting
- Celios menilai belanja pemerintah 2027 sebesar Rp4.097 triliun terlalu besar dan timpang antara pusat dan daerah
- Porsi transfer ke daerah dinilai belum memadai, bahkan masih di bawah 2025 sehingga berisiko menghambat pembangunan daerah
- Celios meminta APBN 2027 tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Jakarta – Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda membeberkan target belanja pemerintah senilai Rp4.097 triliun pada 2027 dinilai sangat besar, terutama apabila menilik ketimpangan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Belanja pemerintah ditargetkan mencapai Rp4.097 triliun yang pastinya sangat tinggi dan sangat timpang antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Nailul dalam keterangannya, dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.
Nailul mengatakan, pemerintah daerah sendiri pun belum mendapatkan porsi anggaran yang semestinya.
Meskipun dana transfer ke daerah pada 2027 diproyeksikan melonjak dibandingkan 2026, nilainya masih lebih rendah dibandingkan 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemunduran dalam upaya meningkatkan kapasitas pembangunan di daerah.
Baca juga: Target Penerimaan Pajak APBN 2027 Rp2.908 Triliun Dinilai Terlalu Ambisius
“Sebuah kemunduran dalam hal peningkatan kapasitas pembangunan di daerah,” tegasnya.
Belanja Negara untuk MBG
Di sisi lain, lanjut Huda, belanja negara pada 2027 diperkirakan berada di level Rp3.766 triliun. Nailul menyebut, angka tersebut merupakan dampak penyesuaian belanja negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyesuaian anggaran untuk beberapa program lainnya.
Dengan besaran tersebut, belanja negara diperkirakan setara dengan sekitar 13 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Baca juga: MA Terbitkan SEMA 4/2026, Putusan Bebas Tak Bisa Diajukan Banding dan Kasasi
Sementara itu, defisit APBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp582 triliun atau sekitar 2 persen dari PDB nasional.
“Defisit APBN diprediksi di angka Rp582 triliun atau setara dengan 2 persen dari PDB Nasional,” imbuhnya
Pemerintah, kata Huda, perlu memastikan postur APBN 2027 tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan di daerah. (*)
Editor: Galih Pratama
