Poin Penting
- Badan Pengelola Keuangan Haji menuntaskan 95,69 persen rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada 2025 (244 dari 255 rekomendasi)
- Capaian tersebut menempatkan BPKH sebagai salah satu lembaga dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tertinggi pada Semester II 2025
- BPKH pertahankan opini WTP tujuh kali berturut-turut sejak 2017
Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di lingkungan DJPKN V Tahun 2025, Kamis (26/2).
Berdasarkan hasil pemeriksaan Semester II 2025, BPKH telah menindaklanjuti 244 dari total 255 rekomendasi yang diberikan auditor negara. Persentase tersebut menempatkan BPKH sebagai salah satu lembaga dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tertinggi pada periode tersebut.
Selain itu, BPKH juga tercatat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak lembaga ini mulai beroperasi pada 2017.
Baca juga: BPKH Gelar Program Balik Kerja Bareng 2026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi merupakan bagian penting dalam siklus pengawasan keuangan negara.
Tingkat penyelesaian yang tinggi menunjukkan respons atas hasil audit telah dilakukan secara sistematis.
“Tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut ini menunjukkan komitmen dalam memastikan setiap rekomendasi auditor negara dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan,” ujar Bobby, seperti dikutip, Senin, 2 Maret 2026.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah, menyebut rekomendasi BPK menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola dan mitigasi risiko. Ia mengatakan, tindak lanjut dilakukan melalui pembenahan sistem dan penguatan pengawasan internal.
Baca juga: BPKH Akui Masih Hadapi Kendala Investasi Emas dalam Pengelolaan Dana Haji
BPKH menyatakan pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi dari auditor eksternal disebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
“Kami berkomitmen menjadikan transparansi sebagai fondasi utama. Setiap rekomendasi kami jadikan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan demi menjaga amanah dan kepercayaan jemaah. Target kami bukan sekadar angka, melainkan kualitas pengelolaan dana haji yang memberikan manfaat maksimal bagi umat,” tutur Fadlul. (*) Ayu Utami
