Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, pelaksanaan bursa karbon di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia.
“Sebagai pembanding, bursa karbon di negara Malaysia memerlukam waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk regulator jasa keuangan untuk bisa menterjemahkan dalam kegiatan konkret bursa karbon,” kata Mahendra, di Jakarta, Selasa (26/9).
Baca juga: Bursa Karbon jadi Bukti Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim
Apabila dibandingkan dengan Indonesia, kata Mahendra, hanya melakukannya dalam waktu 8 bulan saja mulai dari rancangan regulasi hingga siap melaksanakan perdagangan karbon.
“Bahkan, perdagangan perdana terjadi langsung ketika perdagangan karbon resmi diluncurkan,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari ‘titah’ Presiden Jokowi untuk bekerja cepat dalam transisi bursa karbon di Tanah Air.
“Berkat peringatan bapak presiden untuk bekerja tidak lambat, maka kami telah melaksanakannya dalam waktu 8 bulan,” beber Mahendra.
Sebagaimana diketahui, bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon (carbon trading) yang mana mencakup jual beli kredit karbon (carbon credit).
Apabila mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.
Dalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan, perdagangan karbon adalah jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Baca juga: POJK Bursa Karbon Resmi Terbit, Ini Rincian Aturannya
Di mana, unit karbon yang diperdagangkan berupa efek yang mempunyai bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam satu ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI.
Bursa karbon bertujuan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (*)
Editor: Galih Pratama
