Poin Penting
- Fundamental ekonomi kuat, tercermin dari inflasi terkendali di kisaran 2,5±1 persen, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, serta kredit tumbuh 9,49 persen (Maret 2026).
- Defisit transaksi berjalan rendah dan cadangan devisa tinggi sebesar USD148,2 miliar, cukup menjaga stabilitas di tengah gejolak global
- BI dan pemerintah memperkuat koordinasi, dengan fokus stabilisasi rupiah, pengendalian inflasi, serta dukungan likuiditas melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial.
Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini fundamental perekonomian Tanah Air tergolong kuat dalam menghadapi tekanan serta dampak dari geopolitik di Timur Tengah (Timteng).
Perry menjelaskan fundamental tersebut di antaranya tercermin dari inflasi yang rendah masih dalam sasaran di kisaran 2,5 plus minus 1 persen. Pertumbuhan ekonomi juga masih berada di atas 5 persen, begitu pula dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang masih terjaga.
Selain itu, kata Perry, pertumbuhan kredit perbankan masih tumbuh sebesar 9,49 persen pada Maret 2026. Kondisi neraca pembayaran Indonesia juga masih baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah, dengan cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD148,2 miliar.
“Jadi secara keseluruhan kondisi fundamental kita baik dan kuat dalam menghadapi kondisi geopolitik ini,” kata Perry dalam Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu, 22 April 2026.
Baca juga: BI Pangkas Proyeksi Ekonomi Global jadi 3 Persen pada 2026
Perry menjelaskan, BI bersama pemerintah khususnya Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dan bersinergi erat guna melakukan berbagai langkah untuk memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dan berkelanjutan. Hal itu dilakukan dengan memperhitungkan berbagai dampak dari perang di Timur Tengah, termasuk harga minyak, menguatnya dolar AS, yield US Treasury yang tinggi, serta aliran modal.
“Oleh karena itu langkah-langkah bersama terus didiskusikan dan sudah dilakukan. Kami sangat mendukung sekali langkah-langkah yang telah ditempuh dan akan ditempuh pemerintah, termasuk respons kebijakan pemerintah yang pada Maret 2026 telah diumumkan, yaitu 8 butir transformasi budaya kerja,” jelasnya.
Menurut Perry, langkah tersebut dinilai tepat dan dapat memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia, serta terjaganya defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Perry menambahkan BI akan terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara, kebijakan moneter lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap dampak ketidakpastian global.
Dia merinci, dari sisi kebijakan moneter, BI akan mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap pada sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan intervensi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Kemudian, cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD148,2 miliar yang dipandang masih cukup untuk memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Kebijakan stabilisasi juga diperkuat dengan meningkatkan efektivitas struktur suku bunga instrumen operasi moneter dan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“BI Dalam sebulan terakhir memang kami naikkan dan karenanya telah menarik aliran masuk portfolio yang asing dalam SRBI maupun SBN dan karenanya mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal terhadap dampak global,” ungkapnya.
Baca juga: Purbaya: Ekonomi RI Hampir Pasti Lepas dari Kutukan 5 Persen
Selain itu, kebijakan moneter juga akan diarahkan untuk terus mendorong pertumbuhan uang primer (M0) tetap double digit guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Adapun per Maret pertumbuhan M0 tetap tinggi sebesar 11,8 persen yoy.
“Ke depan kami akan tetap jaga di atas 10 persen (M0) bahkan bisa mencapai 12 persen untuk memastikan kecukupan likuditas di pasar uang dan perbakan bagi ekonomi. Ini sejalan dengan stance kebijakan moneter ekspansi likuditas,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
