Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan likuiditas perekonomian tetap memadai. Hal ini tercermin dari penempatan giro bank di BI menurun sejalan dengan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.
Secara keseluruhan, hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan uang primer (M0) pada Oktober 2023 mencatat kontraksi sebesar 7,5 persen secara tahunan (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2023 tercatat sebesar 3,4 persen yoy, ditopang oleh pertumbuhan yang cukup kuat pada uang kuasi sebesar 7,8 persen yoy dan uang kartal sebesar 6,7 persen yoy.
Baca juga: DPK Valas Terus Melemah, Instrumen Moneter BI Diharap Dongkrak Likuiditas Valas
“Dari faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M2 didorong oleh kredit yang tetap kuat dan ekspansi operasi keuangan pemerintah,” jelas Perry dalam Konferensi Pers RDG, Kamis 23 November 2023.
Selain itu, operasi keuangan pemerintah pada Oktober 2023 mencatat ekspansi sebesar Rp85,43 triliun, setelah sebelumnya mencatat kontraksi sebesar Rp269,36 triliun sampai dengan September 2023.
Di lain sisi, likuiditas perbankan yang masih memadai mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan. Pada Oktober 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 26,36 persen.
“Penerbitan SRBI juga menambah fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas sehingga turut mendukung terjaganya lending capacity perbankan,” ungkapnya.
Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap suku bunga perbankan, suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 bulan, dan suku bunga kredit pada Oktober 2023 masing-masing terjaga pada 4,40 persen dan 9,37 persen.
Baca juga: Didominasi Perbankan, Sektor Keuangan RI Masih Dangkal
Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh implementasi KLM yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023. Adapun besaran total insentif likuiditas mencapai Rp138 triliun per November 2023.
“BI terus meningkatkan efektivitas implementasi insentif likuiditas KLM untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
