Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pada 17 Agustus 2024 mendatang BI akan ikut bersama pemerintah berkantor pusat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
“Insya Allah 17 Agustus kami akan bersama juga ikut dengan pemerintah berkantor pusat di IKN,” ujar Perry dalam Konferensi Pers, dikutip, Kamis 21 Maret 2024.
Meski demikian, Perry menjelaskan bahwa Jakarta masih akan menjadi pusat kegiatan operasional meskipun kantor BI akan ikut pindah ke IKN. Hal ini karena sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, hingga sektor keuangan ada di Jakarta.
Baca juga: Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp26,7 Triliun Untuk Bangun IKN, Ini Rinciannya
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kantor pusat BI terletak di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
“Itu kantor pusatnya, tapi tentu saja operasinya ya kan BI punya cabang di seluruh Indonesia. Tentu saja Jakarta tetap akan menjadi suatu pusat kegiatan karena operasional sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, sektor keuangan ada di Jakarta,” jelas Perry.
Selain itu, untuk aktivitas perumusan kebijakan, lanjut Perry, tidak akan berpengaruh meskipun kantor pindah ke IKN. Sebab, dalam seluruh kegiatan operasional sejak Covid-19 sudah terbiasa memanfaatkan teknologi digital.
“Pola kerjanya sudah pola kerja hybrid, seperti sekarang Pak Juda meski sedang dinas di Basel, 2 hari ini ikut RDG (rapat dewan gubernur) dan itu sah sesuai peraturan dewan gubernur, sehingga kedudukannya di sana, kegiatan, tugas-tugas BI bisa digital, virtual,” imbuhnya.
Baca juga: IKN Bakal Groundbreaking Tahap 5 Pekan Ini, Simak Bocoran Proyeknya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perry Warjiyo melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat BI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Kamis (2/11/2023).
Pembangunan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di IKN diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Karena otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pembangunan IKN. (*)
Editor: Galih Pratama
