Poin Penting
- BI memproyeksikan pertumbuhan kredit 2025 di atas 8%, lebih tinggi dari realisasi September yang 7,7% yoy.
- Insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp393 triliun disalurkan ke bank BUMN, swasta, BPD, dan asing.
- Kebijakan BI fokus mendorong sektor prioritas seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, real estate, dan UMKM.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan akan mencapai di atas 8 persen pada akhir 2025. Meskipun hingga September 2025, pertumbuhan kredit baru tercatat 7,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Adapun BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 berada di kisaran 8 hingga 11 persen.
“Pertumbuhan kredit di akhir tahun kami prognosakan bisa di atas 8 persen (2025), sehingga dalam kisaran 8 hingga 11 persen,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip, Kamis, 13 November 2025.
Perry menjelaskan, BI terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendukung peningkatan kredit. Beberapa langkah ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan, penambahan likuiditas, dan pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
“Kami terus mendorong berbagai kebijakan-kebijakan BI di makroprudensial untuk mendorong kredit dan beberapa aspek, memang koordinasi bagaimana mendorong permintaan kredit,” imbuhnya.
Baca juga: BRI Targetkan Pertumbuhan Kredit hingga 9 Persen di Akhir 2025
Perry juga menuturkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) meningkat hingga 35 persen dari plafon kredit yang tersedia. Menurutnya, hal ini menunjukan permintaan kredit masih tinggi yang memberikan ruang pertumbuhan terhadap kredit ke depan.
Sementara, koordinasi moneter dan fiskal terus dilakukan agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan kredit dari sisi permintaan.
Baca juga: Pelaku Pasar Cermati Arah Kebijakan Fiskal Menkeu Purbaya
Selain itu, BI juga memberikan insentif KLM sebesar Rp393 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Terdiri dari bank BUMN menerima sebesar Rp173,6 trilun, bank swasta Rp174,4 triliun, BPD Rp39,1 triliun, dan kantor cabang bank asing Rp5,7 triliun.
“Secara sektoral insentif kebijakan likuiditas kami salurkan kepada sektor-sektor prioritas yang kemudian menjadi pilar dari asta cita pemerintah. Antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, transformasi, pergudangan, maupun juga khususnya UMKM, ultra mikro dan hijau,” papar Perry. (*)
Editor: Yulian Saputra
