Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia.
Hal itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) yang ditandatangani Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. di Kantor PP Muhammadiyah.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan memperkuat berbagai inisiatif dan program yang akan dilaksanakan bersama, serta menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Baca juga: Bank Syariah Muhammadiyah Siap Meluncur, OJK Segera Terbitkan Izin
Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam sambutannya menyampaikan nota kesepahaman antara BI dan PP Muhammadiyah sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam memperkuat eksyar di Indonesia.
Kerja sama tersebut bertujuan, pertama, menjadi payung dalam mengimplementasikan kebijakan eksyar, terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan syariah.
Kedua, memastikan adanya transfer pengetahuan antara BI-PP Muhammadiyah, sehingga keilmuan di bidang eksyar dapat terdokumentasi dengan baik dan terus berkembang.
Ketiga, menjadi panduan kerja untuk memastikan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik dalam perumusan program kolaborasi eksyar.
“Diharapkan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai eksyar, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Perry dalam keterangan resmi, Rabu, 6 Agustus 2025.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II 2025, Lampaui Ekspektasi Pasar
Ekonomi Berkeadilan untuk Stabilitas Sosial
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir turut menyampaikan bahwa kerja sama antara BI dan PP Muhammadiyah dalam pengembangan eksyar tidak semata hanya program, namun juga berperan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan konsep syariah guna mewujudkan ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.
Baca juga: Indef Pertanyakan Validitas Data Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen
Lebih lanjut, Haedar mengatakan, ekonomi yang berkeadilan yakni ekonomi yang berfokus pada pencapaian kemakmuran yang merata dan inklusif serta distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh masyarakat, dan saling peduli dalam mengamalkan kebaikan.
Kolaborasi yang Telah Berjalan
Kerja sama BI dan PP Muhammadiyah telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, yakni pemberdayaan unit bisnis pesantren di berbagai wilayah Indonesia, pengembangan ekonomi berbasis masjid, penguatan kelembagaan dan ekonomi usaha Muhammadiyah, termasuk penyusunan roadmap pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), serta Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). (*)
Editor: Yulian Saputra
