Jakarta–Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi bank lain di luar himpunan bank negara (Himbara) untuk bisa menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara nonntunai. Saat ini baru BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN yang menjadi penyalur bantuan pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Gubernur BI, Agus DW Martowardojo mengatakan, saat ini perlu dibangun sistem interkoneksi dan interoperasi antarbank. Hal ini akan segera diimplementasikan dalam National Payment Gateway (NPG) yang segera diluncurkan oleh bank sentral dalam waktu dekat ini.
“Apa akan menjangkau bank lain, tentu. Tapi BI musti meyakinkan bahwa sistem ini sudah stabil dan kita tidak ingin ada bentuk risiko pengelolaan, baik kesiapan bank di luar Himbara untuk bergabung,” ujarnya di Jakarta, Kamis 13 April 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Saat ini penggabungan switching untuk interkoneksi dan interoperasi baru disiapkan oleh empat bank Himbara. Dengan adanya sistem ini maka baik transaksi di mesin ATM, EDC antara bank akan lebih mudah dan murah sehingga lebih efisien.
Baca juga: BI Harap NPG Dapat Atasi Sistem Pembayaran di RI
“Tapi di saat bersamaan, kita di Indonesia sudah persiapan untuk sistem pembayaran melalui ATM misalnya, yang sebelumnya dilaksanakan oleh tiga atau empat perusahaan switching. Itu sudah terjadi kesepakatan bahwa ini nanti akan terkoneksi dalam bentuk interoperated dan interconnected,” ucap Agus.
Dirinya menambahkan, adanya satu sistem pembayaran yang melingkupi perbankan akan mempermudah masyarakat karena tak perlu memiliki banyak kartu. Selain itu bukan hanya bank nasional, sistem yang dibangun BI juga akan diintegrasikan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). (Bersambung ke halaman berikutnya)
“Jadi sistem yang dibangun kita juga mengikuti terus, bahwa terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya menyaksikan yang kita lihat sistem yang berjalan itu lebih baik dari yang kita perkirakan, dan ini di sistem pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) itu sudah dibicarakan bukan hanya dengan bank tapi juga Bulog dan itu sudah berjalan dengan baik,” papar mantan menteri keuangan itu.
Baca juga: Ini Tantangan NPG ke Depan Versi JPN
Di tempat yang sama Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan BI Pungky Purnomo Wibowo menambahkan, peluang BPD untuk ikut berkontribusi pada penyaluran bansos secara nontunai sejauh ini masih dilakukan pembahasan dan evaluasi. Namun, ia mengaku memang peluang itu masih terbuka.
“Kalau sudah monitoring dan melakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya, kemungkinan itu akan bisa. Kan bisa kita libatkan dulu. Ada biaya yang ditanggung perbankan, tapi perbankan dapat dana pengendapan itu,” jelasnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
