Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Tanah Air mengalami tren penurunan. Berdasarkan laporan per September 2024, tercatat sebesar 8,57 persen atau turun sebesar 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024 dari total populasi
Angka tersebut menjadi yang terendah sepanjang sejarah sejak BPS mulai mengumumkan data kemiskinan pada tahun 1960.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta orang pada September 2024 atau turun 1,16 juta dibanding Maret 2024.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, secara umum penurunan tersebut telah terjadi sejak pandemi tahun 2020.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta orang di September 2024 atau turun 1,16 juta di Maret 2024.
“Dengan demikian persentase penduduk miskin terhadap total populasi Indonesia pada September 2024 adalah 8,57 persen atau turun sebesar 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024,” kata Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, 15 Januari 2025.
Baca juga : Tingkat Kemiskinan RI 8,57 Persen di September 2024, Terendah Sepanjang Sejarah
Salah satu kota di Indonesia yang menunjukan tren penurunan kemiskinan adalah Kota Cilegon. Data BPS Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Kota Cilegon menurun dari 3,98 persen pada 2023 menjadi 3,75 persen di 2024.
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Kota Cilegon termasuk salah satu yang terendah, di urutan kedua setelah Tangerang Selatan yang 2,30 persen pada 2024. Sementara, di Provinsi Banten persentase penduduk miskin sebesar 5,84 persen pada 2024.
Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian menuturkan, keberhasilan ini tidak lepas dari serangkaian kebijakan strategis, seperti penguatan program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Keberhasilan ini juga berkat dukungan Pemerintah Kota Cilegon untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pinjaman modal usaha dengan bunga 0% serta perizinan legalitas untuk mendukung bisnis UMKM,” terangnya, dalam keterangan tertulis.
Baca juga : Kemiskinan Turun, Namun Ketimpangan Melebar, Begini Kata Menko Airlangga
Menurutnya, Pemkot Cilegon juga menggratiskan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengurusan sertifikasi halal, dan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” terangnya, dalam keterangan tertulis.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Cilegon memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan usaha mandiri. Dengan mendorong UMKM dan pelatihan kerja yang inovatif, kami yakin dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera,” bebernya.
Selain menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota Cilegon juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan.
Program beasiswa pendidikan telah menjangkau ribuan anak dari keluarga kurang mampu, sementara layanan kesehatan berbasis komunitas semakin diperluas.
Tidak hanya itu, untuk mengurangi angka pengangguran, Disnaker Kota Cilegon juga terus membuka akses pekerjaan di industri dalam negeri dan luar negeri.
Akses dalam negeri, yakni dengan melakukan pemagangan para siswa dan masyarakat di industri yang ada di Kota Cilegon. Sebagian besar ada yang kemudian menjadi pekerja di pabrik atau industri tempat mereka magang.
Dengan berbagai program yang terus berjalan, Pemerintah Kota Cilegon optimis dapat menurunkan angka kemiskinan lebih ke bawah lagi.
Salah satu langkah strategis yang tengah diambil adalah peningkatan akses pelatihan kerja bagi masyarakat usia produktif dan penguatan program kewirausahaan berbasis digital.
Dukungan Masyarakat dan Sektor Swasta
Peran aktif masyarakat dan kontribusi sektor swasta telah menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan di Kota Cilegon.
Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi dengan perusahaan lokal dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menggelar berbagai program pelatihan keterampilan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Dr. Adiwarman, Pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia mengungkapkan, tata kelola (governance) yang baik menempatkan pemerintah sebagai pusat penggerak, berkolaborasi erat dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan hasil optimal yang menguntungkan semua pihak.
“Keterjaminan ekonomi, fisik, dan psikologis adalah isu penting yang harus diprioritaskan, dan pemerintah harus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ini,” jelasnya.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di masyarakat Cilegon, pemerintah telah membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta dan komunitas lokal.
Inisiatif ini membuahkan hasil nyata, didukung oleh pengakuan dari Bank Dunia terhadap keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon bersama masyarakat dan sektor swasta menjadi contoh nyata tata kelola kolaboratif yang efektif. Dengan tetap menjadikan negara sebagai pusat, pemerintah mampu merangkul semua pihak untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
