Poin Penting
- Pemerintah menyiapkan uji coba bantuan langsung tunai berbasis cash transfer pada awal 2027.
- Pendataan penerima akan melibatkan pemerintah daerah dan didukung teknologi digital.
- Pemerintah mendorong pemanfaatan AI, biometrik, dan face recognition untuk memperkuat transparansi.
Jakarta – Pemerintah bersiap menguji skema bansos berbasis cash transfer pada awal 2027. Skema tersebut akan mengalihkan pemberian insentif langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan uji coba tersebut ditargetkan berlangsung awal tahun depan. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme pendataan masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan.
Luhut menyebut penerima bantuan dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta penduduk. Pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan lebih tepat kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi.
“Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung. Jadi nanti sekian puluh juta atau ratusan juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027,” ujar Luhut, di Subang, Jawa Barat, Kamis, 3 September 2026.
Baca juga: Desil Bansos Bermasalah, DPR Soroti Tukang Becak Masuk Desil 9
Perubahan skema tersebut menunjukkan arah baru pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Insentif nantinya diberikan langsung kepada penerima yang telah masuk kriteria.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan teknologi untuk memperkuat proses tersebut. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi penyimpangan.
Teknologi Jadi Penopang Pendataan
Luhut mengatakan pemerintah tengah mempromosikan government technology berbasis kecerdasan buatan atau AI. Teknologi digital dinilai dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, digitalisasi dapat mengurangi interaksi langsung dalam proses administrasi. Kondisi tersebut diharapkan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
“Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di zaman pemerintahannya Presiden Prabowo,” katanya.
Baca juga: Desil Bansos Bisa Berubah, Airlangga Sebut Data Ekonomi Bersifat Dinamis
Pemanfaatan biometrik akan menjadi bagian dari proses pendataan digital. Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh data penerima secara lebih akurat.
Pemda Diminta Daftarkan Penerima
Pemerintah juga tidak akan menjalankan pendataan penerima secara terpusat. Pemerintah daerah akan dilibatkan untuk mendaftarkan masyarakat yang memenuhi syarat.
“Kita dukung semua dan semua pemda saya kira akan terlibat, saya sudah minta juga untuk me-register, mendaftar untuk yang ingin dapat bansos,” ujar Luhut.
Keterlibatan pemda menjadi bagian penting dalam persiapan uji coba. Pemerintah daerah akan membantu memastikan masyarakat yang berhak tercatat dalam sistem.
Di sisi lain, pemerintah melihat potensi ekonomi Indonesia terus berkembang. Pertumbuhan penduduk dan kelas menengah menjadi salah satu pertimbangannya.
Baca juga: Bansos Kemensos Berlanjut, Ini Cara Cek Penerima, Syarat, dan Nominalnya!
Luhut menyebut jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 300 juta orang tahun depan. Kondisi tersebut membuat pasar domestik semakin luas dan kelas menengah diperkirakan meningkat.
“Indonesia tahun depan ini akan berpenduduk 300 juta. Jadi bukan jumlah yang kecil, jadi market-nya makin luas dan juga nanti kelas menengah juga akan naik,” kata Luhut.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah mulai mengarahkan penyaluran bansos menuju skema yang lebih langsung. Uji coba cash transfer pada awal 2027 akan menjadi tahap awal penerapan kebijakan tersebut. (*)
Editor: Yulian Saputra
