Poin Penting:
- Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor minyak Rusia.
- Impor dilakukan Lemigas dengan skema antarpemerintah atau G to G.
- Bahlil menegaskan pasokan minyak dibutuhkan untuk menjaga cadangan BBM nasional.
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai mengunci pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia untuk Indonesia. Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang demi menjaga ketahanan energi nasional.
Pengiriman tahap pertama sudah tiba di Indonesia. Tahap kedua masih berlangsung sebelum kontrak difinalisasi.
“Nanti kami bikin kontrak jangka panjang,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/8).
Baca juga: Harga Minyak Bergejolak, Pemerintah Buka Sinyal Penyesuaian Harga Pertamax
Impor Minyak Rusia Dilakukan lewat Lemigas
Bahlil menegaskan impor minyak Rusia tidak dilakukan Pertamina. Pengadaan dijalankan negara melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Setelah impor dilakukan, distribusi menjadi kewenangan pemerintah. Menurut Bahlil, kebijakan itu tidak boleh dipengaruhi negara lain.
“Negara enggak boleh diintervensi oleh negara lain. Ini negara. Negara kita ini menganut asas bebas aktif,” katanya.
Ketahanan Energi Jadi Alasan Utama
Bahlil mengatakan Indonesia membutuhkan tambahan pasokan minyak. Ia harus memastikan cadangan BBM nasional tetap aman.
Selama impor tidak melanggar aturan, sumber pasokan tidak dipersoalkan. Pemerintah akan memilih opsi yang mendukung kebutuhan energi domestik.
“Independensi negara kita harus kita jaga sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Bergejolak, Singapura Gelontorkan Rp9,8 T untuk Warga dan UMKM
Kontrak Minyak Mengacu Perpres Ketahanan Energi
Kebijakan itu mengacu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG untuk ketahanan energi nasional.
Bahlil memerintahkan Lemigas menjalankan impor dari Rusia. Tujuannya memotong rantai impor yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Ia juga membuka peluang transaksi government to government atau G to G. Skema itu diharapkan membuat pengadaan energi lebih efisien dan terkontrol.
Pemerintah kini menjadikan kontrak jangka panjang sebagai instrumen pengamanan pasokan minyak nasional. Langkah ini menandai upaya Bahlil memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah kebutuhan domestik yang terus meningkat. (*)
Editor: Yulian Saputra
