Jayapura – Sebagai pemegang atau pengelola kas daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat diharapkan dapat membantu seluruh pemerintah daerah (pemda) lewat kontribusi laba yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Busrul Iman dalam dalam Seminar Nasional bertajuk Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link” di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis, 24 April 2025.
“Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemda untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan BPD, termasuk pemerintah daerah selaku pemilik BPD,” jelasnya.
Baca juga: Asbanda Dorong BPD Optimalisasi SIPD-RI dan Siskeudes-Link
Dia melanjutkan, seluruh BPD Indonesia terus berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung kinerja pemda. Salah satunya membantu mengimplementasi elektronifikasi dalam pengelolaan keuangan pemda dengan meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan SP2D secara online lewat SIPD. Ini sebagai bukti BPD seluruh Indonesia ikut serta mendukung pemda mengimplementasikan transaksi melalui aplikasi sistem pembayaran,” ujarnya.
Selain SIPD, lanjut Busrul, BPD seluruh Indonesia juga tengah bekerja sama dengan Dirjen Pemeritah Desa Kemendagri dalam program Sistem Keuangan Desa Desa (Siskeudes-Link).
“Program ini dapat membantu pengelolaan keuangan pemda. Tentu BPD terus berkolaborasi melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mengelola proses sistem pembayaran ini,” jelasnya.
Baca juga: Pj Gubernur Papua Dorong Kolaborasi BPD Tingkatkan Ekonomi Daerah
Di kesempatan ini, Bursul melaporkan capaian kinerja BPD. Hingga Desember 2024, total aset BPD seluruh Indonesia tercatat sebesar Rp1.021,88 triliun, atau naik 3,70 persen year on year (yoy) dari tahun sebelum yang sebesar Rp985,41 triliun.
Dari sisi intermediasi, BPD mampu menyalurkan kredit hingga Rp658,60 triliun, atau naik 6,49 persen dari sebelumnya Rp618,45 trilun. Pun demikian dengan dana pihak ketiga (DPK). Posisi DPK BPD per Desember 2024 juga naik 3,06 persen menjadi Rp752,68 triliun. (*)
