Oleh Karnoto Mohamad, Wakil Pemimpin Redaksi Infobank
DALAM Kalender Tiongkok, masyarakat memasuki Tahun Shio Kuda Api pada 17 Februari 2026. Tahun shio Kuda Api konon mengobarkan keberanian, semangat, dan potensi lompatan besar. Tapi jika ekonomi Indonesia dianalogikan seekor kuda, tampaknya sudah ngos-ngosan dan kelelahan. Belum terlihat jelas mesin-mesin yang akan membuat pertumbuhan ekonomi akan berlari cepat seperti kuda pada 2026.
Gebrakan yang dilakukan pemerintah justru membuat masyarakat makin bingung dan ketar-ketir. Mulai dari besarnya utang pemerintah untuk membiayai bunga utang hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) sementara penerimaan negara terus merosot, anjloknya nilai tukar rupiah dan bursa saham, tukar guling jabatan wakil menteri keuangan dan deputi gubernur Bank Indonesia, hingga kudeta tak berdarah pejabat penting industri keuangan langkah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam berbagai perbincangan informal, selalu terlontar pertanyaan akankah terjadi krisis? Hampir semua mengatakan sangat mungkin. Bahkan, dalam diskusi tertutup Infobank dengan salah satu petinggi di lingkungan pemerintah, pun setuju akan hal itu.
“Tapi kami sebagai wakil pemerintah harus tetap mengatakan optimis, kalau tidak investor akan pergi,” ujarnya kepada Infobank akhir Januari lalu.
Menurut Kajian Biro Riset Infobank, ada tanda-tanda krisis yang kalau tidak ditangani secara cepat benar-benar akan terjadi krisis.
Satu, krisis biaya hidup dan makin sempitnya lapangan kerja. Sempitnya daya lapangan kerja membuat Indonesia pun dikepung kegiatan usaha informal seperti pedagang kaki lima, ojek pangkalan, buruh harian lepas, asisten rumah tangga, hingga pekerja lepas (freelancer). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja informal terus meningkat dari 78,14 juta pada 2021, 81,33 juta pada 2022, 83,34 juta pada 2023, 84,13 juta pada 2024, dan 86,58 juta pada 2025. Atau 59,40 persen dari total penduduk yang bekerja.
Baca juga: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia, Kudeta “Tak Berdarah” Tiga Komisioner OJK Mundur Terhormat
Tahun 2025 ditutup dengan penurunan penjualan otomotif yang terus berlanjut atau anjlok 7,2 persen menjadi 803.687 unit dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 88.519 orang, atau naik dari 77.965 orang pada 2024. Angka kemiskinan masih sangat besar yang menurut Bank Dunia mencapai 171 juta atau 60,3 persen dari populasi.
Banyak masyarakat yang tidak berdaya dan bergantung kepada bantuan negara dan pemerintah sadar akan hal tersebut sehingga terus menggenjot program-program sosial yang menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dua, krisis nilai tukar. Merosotnya nilai tukar rupiah dipicu oleh kekhawatiran terhadap rendahnya disiplin fiskal dan lunturnya independensi BI sehingga aset Indonesia dinilai berisiko oleh investor. Sejumlah analis memprediksi nilai tukar rupiah bakal menembus Rp17.500 per USD dan kalau terus merangkak hingga Rp18.000 per USD bakal membuat ekonomi makin kepayahan.
Tiga, krisis pasar modal. Ditandai oleh hilangnya USD84 miliar dari pasa saham Indonesia akibat penurunan peringkat pasar modal oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menjadi sinyal menurunnya kepercayaan investor global. Demutualisasi dari kepemilikan bursa di tangan pelaku pasar ke kekuatan kapital negara melalui Danantara yang berpotensi mengganggung netralitas dan transparansi bursa bisa melunturkan kepercayaan yang menjadi pilar pasar modal.
Empat, krisis fiskal karena pemerintah dihadapkan pada lubang besar pembiayaan karena rendahnya penerimaan negara sementara utang jatuh tempo beserta bunganya serta belanja sosial mendominasi pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Lubang fiskal bakal makin besar jika depresiasi nilai tukar rupiah terus berlanjut di tengah makin besarnya porsi tenaga kerja di sektor informal yang mengurangi penerimaan pajak.
Gebrakan-gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa belum membuahkan hasil. Defisit fiskal melebar hingga Rp695,1 triliun, nilai tukar rupiah terus merosot hingga telah menyentuh Rp17.000 per USD, sektor riil masih tiarap, daya beli masyarakat masih lemah, dan kredit menganggur (undisbursed loan) mencapai Rp2.439,20 triliun per akhir tahun.
Boleh jadi, untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya masa sulit, pemerintah melakukan “tukar guling” jabatan Juda Agung dari jabatan DG BI dan Thomas Djiwandono dari jabatan Wamenkeu agar lebih mudah mengotak-atik kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah lebih dulu menghimbau bank-bank untuk memperkuat modal, terutama bank-bank bermodal kurang dari Rp6 triliun. Permodalan yang kuat menurunkan risiko adanya bank gagal jika krisis tiba-tiba terjadi dan pemerintah pasti berusaha keras mencegah itu terjadi karena bisa menurunkan tingkat kepercayaan.
Para pemilik dan bankir dari 59 bank pun seperti berada di persimpangan jalan. Mereka harus berpikir panjang, apakah akan terus menambah modal atau berpikir untuk segera dijual. Jika memilih menambah modal menjadi Rp6 triliun, toh modal yang ada di bank masih banyak yang nganggur.
Menurut Biro Riset Infobank, rata-rata capital adequacy ratio (CAR) bank di KBMI 1 atau bermodal Rp6 triliun ke bawah mencapai 45,21 persen, bahkan 9 bank di antaranya punya CAR di atas 50 persen. Banyak bank kecil yang dikelola dengan baik, tumbuh sehat, dan mereka mampu bertahan sampai saat ini tanpa pernah merepotkan negara seperti bank-bank besar yang harus diselamatkan melalui program rekapitalisasi saat krisis moneter 1998. Sampai September 2025, ada 31 bank KBMI 1 berhasil mencetak pertumbuhan laba ketika tiga bank pelat merah mengalami penurunan laba.
Seperti apa kinerja keuangan 59 bank papan bawah dan bagaimana daya tahannya jika terjadi pemburukan di pasar keuangan tanah air? Bank-bank kecil mana yang akan dilego dan apakah investor asing masih berminat menanamkan asetnya di Indonesia ketika peran negara makin dominan dalam perekonomian dan menggerogoti sektor private dan market demand sebagai driver utama dalam perekonomian?
Baca selengkapnya di Majalah Infobank Nomor 574 Februari 2026!
