Pemprov Jatim Dukung Perkembangan Ekonomi Syariah
Pemerintah provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menjadi salah satu Pemprov yang gencar dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Dorongan itu dilakukan melalui kolaborasi dan sinergitas KDEKS Jatim.
Di acara yang sama, Aftabuddin, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, mengatakan, Pemprov Jatim mendukung sepenuhnya ekonomi syariah.
“Kami menjadi pelopor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Ini terbukti dengan berbagai apresiasi dan penghargaan yang kami terima,” terang Aftabuddin.
Ia menambahkan, dengan penduduk mencapai 42 juta jiwa, lebih dari 97 persen di antaranya beragama Islam, dan lebih dari 7.000 pondok pesantren, potensi ekonomi syariah di Jatim sangat besar.
“Kami sangat concern agar semua masyarakat bisa mengakses ekonomi dan keuangan syariah,” jelas Aftabuddin.
Adapun salah satu bentuk inovasi Pemprov Jatim adalah adanya pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) di kampus, tepatnya di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).
Baca juga: Ekonomi Syariah Dinilai Bisa Jadi Jangkar Stabilitas Ekonomi Global
Machsus Fawzi, Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan Keuangan dan Sarana Prasarana ITS mengatakan, kampus sebagai lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah.
“Tentunya tidak hanya dalam hal konsepsi, tapi juga yang praktikal dan implementatif. Karena itu, Zona KHAS berdiri di ITS,” jelas Machsus.
Menurutnya, orang awam acap kali memaknai ekonomi syariah hanya halal dan haram. Justru sejatinya merupakan peradaban baru, sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan.
“ITS sebagai institusi pendidikan di teknologi, kami menyadari teknologi tanpa value tidaklah bermakna. Namun, teknologi yang menjadi bagian dari peradaban, tentunya di dalam ekonomi syariah,” ungkap Machsus.
Kini, kantin biasa di ITS telah bertransformasi menjadi Zona KHAS yang bernilai tambah. “Makan dan minum tidak hanya soal kenyang, namun juga menyangkut soal nilai, termasuk soal halalan thayyiban,” ujarnya.
“Jadi, intinya ITS ingin menjadi bagian dari perkembangan peradaban ekonomi syariah. Tidak hanya dalam konsepsi tapi juga praktikal,” imbuh Machsus.
Terbukti, Zona KHAS ITS ini mampu menginspirasi institusi lain. Banyak pondok pesantren yang belajar untuk mengembangkan Zona KHAS di tempatnya masing-masing. (*) Wahyu Arip Oktapian
