Poin Penting
- Pemerintah memperkuat antisipasi gejolak global melalui koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah, likuiditas, serta arus investasi.
- Indonesia memperluas akses pasar dan investasi internasional lewat aksesi OECD, CPTPP, dan IEU-CEPA guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
- Pemerintah menyiapkan stimulus Rp26,34 triliun serta memperkuat ketahanan energi dan pangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026.
Jakarta – Pemerintah terus mencermati dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi, rantai pasok, hingga arus investasi. Meski demikan, Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketidakpastian global akibat konflik geopolitik membuat pasar semakin sulit diprediksi. Kondisi ini mendorong investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan menjaga likuiditas.
Baca juga: Airlangga Pastikan Stimulus Semester II Rp26,34 Triliun Tak Pengaruhi Defisit APBN
Menurut Airlangga, kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi wilayah yang aman dan menarik bagi investasi global. Hal itu tecermin dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang tetap berada di atas 4 persen.
Stabilitas kawasan yang didukung negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru juga menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan investor.
“Di tengah ketidakpastian global, berbagai kawasan ekonomi khusus di Indonesia juga menunjukkan kinerja positif dengan tingkat keterisian yang tinggi dan bahkan mendorong rencana ekspansi di sejumlah lokasi sebagai bagian dari realignment rantai pasok global,” kata Airlangga dalam keterangannya, Rabu, 24 Juni 2026.
Pemerintah dan BI Jaga Stabilitas Rupiah
Selain itu, pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Airlangga menyebut langkah Bank Indonesia (BI) dalam menjaga daya tarik instrumen rupiah diharapkan mampu mengurangi tekanan arus modal keluar (capital outflow).
Upaya tersebut juga perlu didukung masuknya investasi berkualitas yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Kerja sama antara fiskal moneter ini sudah sangat baik. Karena kami juga secara temporer bertemu. Dan kita memonitor dana pihak ketiga yang diperbankan, kemudian penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di market ini sangat diperlukan,” tegas Airlangga.
Baca juga: Bos BI Tak Mau Ulang Krisis 1998, Stabilitas Rupiah Dijaga Tanpa Kuras Likuiditas
Selain menjaga stabilitas domestik, pemerintah terus memperluas akses pasar dan investasi melalui berbagai kerja sama ekonomi internasional. Salah satunya melalui proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
OECD merupakan kelompok ekonomi yang beranggotakan 38 negara dengan nilai pasar sekitar USD64 triliun. Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat kepercayaan investor, dan memperluas akses ke pasar global.
Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa dalam lanskap ekonomi dunia yang semakin berbentuk multi-blok, Indonesia juga terus memperluas kerja sama ekonomi melalui berbagai forum strategis, termasuk Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Baca juga: UMKM Indonesia Catat Lonjakan Ekspor ke Eropa pasca IEU-CEPA
Khusus IEU-CEPA, perjanjian tersebut akan membuka akses yang lebih kompetitif bagi produk manufaktur Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki Produk Domestik Bruto sekitar USD21 triliun dengan populasi mencapai 723 juta jiwa.
Implementasi penuh IEU-CEPA nantinya akan menghapus tarif masuk berbagai produk Indonesia ke pasar Eropa yang saat ini masih berkisar 10-20 persen.
