Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan praktik pinjaman tidak wajar antara sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Dalam aduannya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, Mulyadi mengungkap bahwa sembilan BUMN memiliki kewajiban utang kepada Bank BJB senilai lebih dari Rp3,5 triliun dengan tingkat bunga yang dinilai janggal, bahkan ada yang mencapai 0 persen.
Ia menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk aspirasi dari para pemangku kepentingan di Jawa Barat, daerah pemilihannya. Menurut Mulyadi, manajemen Bank BJB saat ini sedang “berkeluh kesah” karena beban akumulasi utang dari BUMN tersebut dianggap tidak masuk akal secara komersial.
Baca juga: Dua Direksi Bank BJB Kompak Borong Saham BJBR
“Sembilan BUMN di bawah kepemimpinan Bapak itu memiliki kewajiban lebih dari Rp3,5 triliun, Pak. Dengan tingkat suku bunga berjalan aneh 0 persen sampai 3 persen, Pak. Bunga ditundanya 3 persen dan seterusnya. Ini kan miris, Pak,” tegas Mulyadi saat Raker dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip laman resmi dpr.go.id, Rabu, 21 Mei 2025.
Bunga Rata-Rata 0-1 Persen, Bank BJB Disebut Terbebani
Mulyadi menambahkan bahwa bunga pinjaman yang berjalan rata-rata hanya 0-1 persen, sementara bunga yang tertunda berkisar antara 3-5%. Kondisi ini, menurutnya, sangat membebani Bank BJB yang berstatus perusahaan terbuka (Tbk) dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: KPK Bongkar Kredit Macet Rp20,8 Miliar Anggota DPRD di BPD, Asbanda Angkat Bicara
Mulyadi menekankan pentingnya perhatian khusus dari Menteri BUMN atas permasalahan ini. Ia berharap Bank Pembangunan Daerah seperti Bank BJB dapat dilibatkan dalam pembangunan tanpa harus menanggung beban yang tidak seimbang.
“Angka Rp3,5 triliun itu, Pak, buat Jawa Barat luar biasa, Pak. Ini perusahaan Tbk juga, Pak, tapi masyarakat Jawa Barat memiliki kebanggaan di BJB ini, Pak,” ujarnya.
Desak Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pinjaman BUMN
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu meminta agar Menteri BUMN segera memberi atensi pada persoalan ini.
“Jangan sampai kami di Jawa Barat juga ikut kena imbas kesulitan. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian bersama,” pungkas Mulyadi.
Menurutnya, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pinjam meminjam antara BUMN dan lembaga keuangan daerah, demi menjaga kesehatan keuangan kedua pihak dan memastikan kontribusi BUMN terhadap pembangunan daerah dapat berlangsung optimal. (*)
Editor: Yulian Saputra
