Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menggodok dan menyelesaikan pembentukan holding di sektor asuransi umum.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kenterian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan, holding asuransi saat ini masih dalam tahap pengkajian dan diharap bisa selesai penggajian pada tahun ini.
“Mudah-mudahan semester II 2018 selesai kajiannya. Saat ini dalam sistem pengkajian sudah dilakukan dan dibicarakan izin. Yakni belum ada dari ojk namun sudah dibicarakan,” ungkap Gatot di kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin 16 April 2018.
Dirinya menambahkan, saat ini pihaknya dan pemerintah sedang menyelesaikan holding di tiga sektor lain yang dinilai sangat penting. Oleh karena itu, Holding Asuransi diharap dapat dijalankan setelah selesainya holding keuangan.
Baca juga: Digitalisasi Produk Diharapkan Dongkrak Penetrasi Asuransi
“Ini masih awal, untuk holding asuransinya kita akan lihat nanti kedepannya. Rencanya tahun ini selesai kita lihat urgensinya. Saat ini urgensinya ada 3 yaitu jalan tol perumahan dan keuangan,” tambah Gatot.
Wacana pembentukan holding di sektor asuransi sebenarnya sudah cukup lama mencuat. Namun, hingga saat ini pembentukan induk usaha di sektor asuransi itu belum juga terealisasi.
Sebagai informasi, perusahaan asuransi berpelat merah yang akan menjalankan holding asuransi ialah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
Selain itu, anak usaha BUMN seperti PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera (JP Insurance) juga diharap akan bergabung dalam holding. Selain itu, Kementerian BUMN juga akan menyertakan dua perusahaan reasuransi yaitu PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) dan PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re).(*)
