Jakarta—Indonesia mendapatkan dukungan yang kuat dalam upaya mereformasi dan modernisasi sistem manajemen keuangan public melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN yang mampu menyediakan data real time, akan membantu formulasi dan pencairan anggaran. Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam acara konferensi internasional, Rabu, 11 November 2015.
SPAN adalah komponen vital dari program Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Program ini turut didukung oleh banyak donor seperti Bank Dunia, Pemerintah Kanada, Uni Eropa dan Pemerintah Swiss.
“Uni Eropa telah membantu upaya reformasi manajemen keuangan negara Indonesia selama hampir satu dekade. Ini dilakukan melalui dua fase proyek Public Financial Management Multi Donor Trust Fund,” kata Vincent Guérend, Duta Besar terpilih Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Dalam konteks ini, lanjut Guerend, SPAN adalah salah satu hasil paling penting dari kerjasama ini, karena SPAN menjunjung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan manajemen keuangan negara serta mewujudkan eksekusi anggaran yang baik dan cepat. “Uni Eropa mengucapkan selamat atas upaya pemerintah dan berharap kita akan melanjutkan kerjasama ini,” ujar Guérend.
Senada dengan Guerend, Pemerintah Swiss menilai perbaikan sistem informasi akan mengarah ke perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dengan menghadirkan data yang hadir dalam waktu yang sebenarnya (real time) dari sumber aslinya, SPAN mengurangi potensi kesalahan manusia dan kecurangan. Laporan dalam waktu sebenarnya ini juga tersedia bagi para pemangku kepentingan utama, seperti Bank Indonesia dan kementerian terkait. “Kami siap mendukung fase berikutnya dari reformasi manajemen keuangan negara dan desentralisasi fiskal,” kata Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann.
Bambang mengungkapkan, pelaporan dalam waktu yang sebenarnya (real time) dan proses akuntansi yang disediakan SPAN memungkinkan kementerian untuk mengawasi batas pembelanjaan, memenuhi komitmen dan mempersiapkan lebih baik perencanaan pengeluaran ke depan. “Hadirnya pusat data sentral yang komprehensif untuk semua transaksi keuangan pemerintah pusat yang dapat menelusuri setiap pengeluaran dalam waktu yang sebenarnya (real time) membantu pemerintah mengatur belanja publik dan mengatasi akuntabilitas secara lebih baik” ujarnya.
Fitur utama dari SPAN adalah otomatisasi, yang mendukung penelusuran audit untuk meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan negara dan integrasi dari beberapa sub-modul untuk manajemen keuangan negara. “Dengan menggunakan model SPAN, kami akan terus memperbaiki manajemen perencanaan, perbendaharaan, pajak, bea tarif dan cukai,” imbuh Bambang Brodjonegoro.
Sementara itu, menurut Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia, SPAN berperan besar dalam upaya mencapai sistem manajemen keuangan yang lebih akuntabel. Dengan belanja yang lebih baik, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program pengurangan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan secara lebih merata di seluruh Indonesia.
Saat ini, SPAN sudah diterapkan oleh Kementerian Keuangan di kantor pusat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, termasuk 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 3,600 pengguna yang melayani 24,000 unit perbelanjaan. (*) Apriyani Kurniasih
