Poin Penting
- Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE
- Indonesia tidak menerapkan DST bagi perusahaan digital AS, terbatas pada raksasa seperti Google dan Netflix
- PPN PMSE tetap berjalan karena bersifat non-diskriminatif dan sesuai aturan yang berlaku.
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan komitmen kesepakatan di sektor ekonomi digital dalam kerja sama perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Dalam poin kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia dan AS menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan digital services tax (DST) maupun pungutan sejenis yang mendiskriminasi perusahaan digital asal AS.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, terdapat perbedaan antara DST dan PPN PMSE yang saat ini diterapkan Indonesia.
Baca juga: Penerimaan Pajak Januari 2026 Tumbuh 30,7 Persen, Ini Penopangnya
“PMSE itu bukan pajak digital. Pajak digital yang dimaksud oleh persetujuan ini dan juga sering diperdebatkan di global itu adalah pemajakan terhadap berapa ratus perusahaan besar teknologi dan itu mayoritas memang banyak dari Amerika,” ungkap Febrio dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip, Rabu 25 Februari 2026.
Febrio mengatakan, perusahaan teknologi asal AS yang dimaksud dalam perjanjian tersebut hanya berjumlah puluhan, misalnya Google dan Netflix.
“Ini pembahasannya bukan seperti yang diberitakan terlalu banyak. Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti, Google, Netflix dan sebagainya itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Restitusi Pajak 2026 Diperkirakan Rp270 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Febrio juga memastikan bahwa kebijakan PPN PSME tetap akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pasalnya, hal itu bersifat non-diskriminatif dan berlaku umum bagi pelaku usaha digital luar negeri yang menjual jasanya ke konsumen Indonesia.
“Tetapi PMSE tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-discriminatory, jadi PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PSME tetap berjalan,” tegasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
