Poin Penting
- Program prioritas MBG dan KDMP tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran.
- Efisiensi dialihkan ke pos anggaran K/L untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% PDB.
- Potensi penghematan mencakup belanja jasa, perjalanan dinas, aparatur, dan pengadaan peralatan.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak akan dipangkas meski terdapat urgensi untuk mengatisipasi dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Program prioritas yang tak dipangkas tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga dalam Media Briefing, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.
Ketimbang memangkas anggaran program prioritas, Airlangga lebih memilih melakukan efisiensi anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini guna menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Perlunya disiplin fiskal memastikan defisit tidak meningkat bahkan kondisi idealnya adalah balance budget. Jadi jelas arahan Bapak Presiden kita menjaga defisit di 3 persen,” pungkasnya.
Baca juga: Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran K/L untuk Cegah Defisit Tembus 3 Persen
Airlangga juga mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan dan Kementerian besar untuk menindaklanjuti dan menghitung berapa anggaran yang bisa dilakukan penghematan.
“Jadi tentu angkanya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden. Namun kami dengan Menteri Keuangan dan beberapa menteri dari K/L besar sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisienkan,” imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Defisit APBN Tetap 3 Persen, Hanya Diubah Jika Terjadi Krisis Besar
Airlangga mengungkapkan sejumlah pos anggaran K/L yang berpotensi dipangkas di antaranya adalah belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan.
“Efisiensi itu bisa macam-macam. Bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Kemudian dari masing-masing KL juga ada program nanti yang bisa disisir,” ujar Airlangga. (*)
Editor: Yulian Saputra
