Poin Penting
- Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat USD434,7 miliar, tumbuh 1,7 persen (yoy), sedikit melambat dibanding Desember 2025 yang tumbuh 1,8 persen
- ULN pemerintah mencapai USD216,3 miliar atau tumbuh 5,6 persen (yoy), didorong penarikan pinjaman luar negeri dan aliran modal asing ke SBN internasional
- ULN swasta menurun menjadi USD193,0 miliar dan terkontraksi 0,7 persen (yoy), sementara rasio ULN terhadap PDB turun ke 29,6 persen, menandakan struktur utang luar negeri tetap sehat.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar USD434,7 miliar atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik.
Kemudian, ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar USD216,3 miliar atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).
Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp185,3 Triliun di Februari 2026
Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Ini seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
“Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Senin, 16 Maret 2026.
Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,0 miliar pada Januari 2026, menurun dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 sebesar USD194,0 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).
“Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),” imbuhnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.
Baca juga: Neraka APBN: Menjerat Diri dengan Utang Demi Proyek MBG
Denny menyatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” pungkas Denny. (*)
Editor: Galih Pratama
