Poin Penting
- Konflik antara AS–Israel dan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok global dan perdagangan internasional.
- Indonesia dinilai memiliki peluang memperkuat sektor manufaktur, logistik, dan menarik investasi berbasis FDI.
- Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tentang kemandirian ekonomi dan industrialisasi dinilai masih relevan di tengah dinamika geopolitik global.
Jakarta – Ketegangan geopolitik global kembali memanas seiring perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengguncang rantai pasok global dan arus perdagangan internasional.
Meski secara geografis jauh dari episentrum konflik, dampak ekonomi global tersebut dipastikan akan turut dirasakan oleh Indonesia. Namun di tengah ketidakpastian global tersebut, Indonesia justru dinilai memiliki peluang untuk memperkuat basis industri dan menarik investasi baru.
Baca juga: OJK Buka-bukaan Soal Dampak Konflik Timur Tengah ke Perbankan RI
Hal tersebut mengemuka dalam Soemitro Economic Forum II yang digelar oleh Indonesia Roundtable of Young Economists di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3). Forum ini juga menjadi momentum refleksi 500 hari pemerintahan Prabowo Subianto.
Acara tersebut sekaligus memperingati 25 tahun wafatnya Soemitro Djojohadikusumo, ekonom senior yang dikenal sebagai salah satu pemikir besar pembangunan ekonomi Indonesia.
Peluang Perkuat Industri dan Tarik Investasi
Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Fankar Umran, menilai pemikiran Soemitro mengenai kemandirian ekonomi semakin relevan di tengah dinamika geopolitik global saat ini.
Menurutnya, konflik global berpotensi mengganggu rantai pasok internasional. Namun kondisi tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur dan logistik nasional.
“Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pasti akan menyebabkan kekacauan rantai pasok global. Dalam situasi ini, Indonesia punya peluang untuk membangun manufaktur, logistik, dan investasi baru yang berbasis pada foreign direct investment, bukan sekadar portfolio saja,” ujar Fankar.
Baca juga: Purbaya Tanggapi Investigasi Dagang AS: Surplus Indonesia Hal Wajar
Ia menilai momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong reformasi domestik sekaligus memperkuat sektor strategis nasional.
“Ini saatnya reformasi domestik berjalan. Kita juga bisa menjadi pemimpin ekonomi hijau dan mineral kritis, dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengembangan sumber baterai dan ekosistem kendaraan listrik,” jelasnya.
Pemikiran Soemitro Dinilai Masih Relevan
Lebih jauh, Fankar menekankan bahwa pemikiran Soemitro sejak awal menempatkan Indonesia sebagai bangsa produsen yang mampu mengelola kepentingan ekonominya sendiri.
“Prof. Soemitro mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa produsen yang punya kemampuan mendesain, mengolah, mengelola, dan membiayai kepentingan bangsanya sendiri,” katanya.
Baca juga: PMI 53,8: Sirkus Musiman yang Dipuji Purbaya di Istana Sebagai Mukjizat
Menurutnya, posisi geografis Indonesia yang strategis di kawasan Asia dan Indo-Pasifik dapat menjadi keunggulan dalam menjaga stabilitas ekonomi regional, terutama dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Fankar juga menyoroti beberapa catatan penting dari pemikiran Soemitro yang masih relevan hingga saat ini. Salah satunya adalah pentingnya pembangunan yang menghasilkan kemandirian ekonomi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.
“Angka pertumbuhan bisa saja hanya dinikmati segelintir orang. Karena itu kita perlu industrialisasi agar pembangunan benar-benar menciptakan kemandirian ekonomi,” tuturnya.
Baca juga: Rosan Dapat Pesan Khusus Prabowo soal Pengembangan Ekonomi Syariah
Selain itu, negara juga dinilai perlu lebih aktif mengarahkan transformasi struktural melalui strategi industri yang jelas, bukan sekadar mengikuti tren global.
Fankar juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara seimbang antara sektor pertanian, industri, dan hilirisasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, dalam konteks investasi, ia menegaskan bahwa nasionalisme ekonomi perlu dijalankan secara rasional.
“Ketika ada investasi, harus menghasilkan transfer teknologi dan memperkuat sumber daya manusia nasional,” tutup Fankar. (*) Alfi Salima Puteri
