Program penurunan emisi gas rumah kaca dipercaya dapat mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan. Apriyani Kurniasih.
Jakarta— Upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebelum tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Penurunanan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), masih didominasi oleh aksi pemerintah. Oleh karena itu, Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI) mengajak pelaku bisnis sektor lahan dan kehutanan untuk selalu melakukan inovasi bisnis dan melakukan upaya konservasi untuk menjadi terdepan di era kompetisi global.
Menururt Rachmat, program penurunan emisi gas rumah kaca dipercaya dapat mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.
Ajakan tersebut dilakukan Rachmat Witoelar melalui rangkaian pertemuan dan diskusi strategis dengan pelaku bisnis, terutama dari sektor hutan dan lahan, energi dan transportasi, serta industri dan limbah, yang merupakan sektor yang tercantum dalam RAN GRK.
Witoelar berharap, menjelang perundingan perubahan iklim Conference of Parties yang ke-21 (COP21) Desember nanti, pelaku bisnis dapat mengawal proses penyusunan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) karena itu nanti yang akan menjadi komitmen Indonesia pasca 2020.
Rachmat menegaskan, peran Non-State Actors , dalam hal ini pelaku bisnis, sangat menentukan keberhasilan Indonesia mengawal komitmen tersebut. Ia juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menurunkan emisinya dan turut mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Rachmat berharap agar perusahaan lain juga turut menetapkan target yang ambisius dan realistis untuk menurunkan emisi.
Peran serta pelaku bisnis ini, lanjut Rachmat, sangat penting untuk mencapai target global untuk menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C. “Lebih dari itu, ditengarai dampaknya akan sangat membahayakan manusia dan bumi kita” pungkasnya.
