Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran di internal.
Menkeu mengklaim pada 2020, Kemenkeu berhasil menghemat anggaran sebesar Rp1,12 triliun. Menkeu menambahkan bahwa simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis memberikan dampak positif, termasuk pada peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan dan optimalisasi pemberdayaan SDM.
Baca juga: Segini Biaya yang Dipakai Pemerintah Untuk Pengendalian Inflasi
“Tahun 2020 adalah kesempatan kita melakukan perbaikan yang sangat drastis karena pandemi. Sehingga kami mampu menurunkan berbagai cost yang tidak perlu. Tahun anggaran 2020 kita menghemat Rp1,12 triliun dari anggaran kita karena tidak ada yang melakukan perjalanan dinas, juga pemberlakuan work from home,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin 4 September 2023.
Lebih lanjut, disiplin dan efisiensi anggaran terus dilanjutkan. Seperti pada 2021 dan 2022, Kemenkeu berhasil menghemat anggaran masing-masing sebesar Rp425,72 miliar dan Rp435,5 miliar.
“Dan tahun 2023 ini kami tetap melakukan berbagai langkah perbaikan dengan menghemat anggaran Rp232,32 miliar,” jelasnya.
Menkeu menambahkan, bahwa kebijakan di Kemenkeu yang semakin berkualitas tersebut memberikan dampak pada pengelolaan APBN yang lebih efisien.
Baca juga: Berkat Pola Kerja Baru, Sri Mulyani Klaim Kemenkeu Hemat Anggaran Rp2,12 T
Dalam hal ini tercermin dari tren pagu APBN yang meningkat menjadi sebesar Rp3.061,17 triliun pada 2023 dari Rp2.540,42 triliun.
Pada saat yang sama, tren jumlah pegawai di Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari sebanyak 82.036 pegawai pada 2020 menjadi 78.520 pada 2023.
“Jadi dalam hal ini, cost kita tetap ditekan yang memang bisa kita tekan, tapi kalau ada investasi baru yang dibutuhkan seperti core tax, kita akan lakukan,” ungkap Sri Mulyani. (*)
Editor: Galih Pratama