Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung pengendalian inflasi hingga Juli 2023 tercatat Rp47,03 triliun atau 37,12 persen dari total Pagu senilai Rp126,68 triliun.
“K/L yang telah merealisasikan anggaran dalam budget pengendalian inflasi antara lain Kementerian Sosial, Kementerian SDM dan Kementerian Perhubungan,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023, dikutip 1 September 2023.
Baca juga: Inflasi Akan Turun ke 3 Persen di Akhir 2023, Ini yang Dilakukan BI
Hal ini, tambahnya, sesuai dengan Permendagri bahwa, Pemerintah Daerah (Pemda) juga diamanatkan mengalokasikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengendalian inflasi untuk menggunakan belanja tak terduga untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah juga berkerjasama dalam perdagangan antar daerah, yang dilaporkan bahwa tahun 2023 tercatat 171 daerah yang saling bersinergi.
Kemudian, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang juga menjadi penting disertai dengan kebijakan fiskal moneter. Ini memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan beras.
“Utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pemerintah memberikan bantuan beras Maret sampai Juni untuk 21,3 juta KPM dan sebesar 10 kg per KPM. Tentunya program ini akan dilanjutkan dan kami mohon arahan presiden,” pungkasnya.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Inflasi Bakal Terjaga 2,8% di 2024
Selain itu, integrasi hulu ke hilir, serta pemanfaatan teknologi dan data secara akurat dan secara online melalui sistem pemantauan pasar serta kebutuhan pokok perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi di berbagai daerah. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
