Oleh: Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
PERTUMBUHAN ekonomi kuartal IV tahun 2025 sebesar 5,39 persen dan 5,11 persen secara tahunan — yang konon tertinggi di antara negara G20. Angka pertumbuhan itu — disambut dengan pekik kemenangan oleh Istana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutnya sebagai bukti ketangguhan fondasi ekonomi. Sementara media arus utama ramai-ramai memajang infografis yang memamerkan kejayaan angka makro.
Namun, di tengah “sorak-sorai” statistik itu, pasar dan lembaga pemeringkat internasional justru membaca narasi yang jauh lebih muram. Moody’s, dengan dingin, menurunkan outlook Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Inilah paradoks baru dari paradoks-paradoks lain yang sering terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Indonesia tidak boleh puas menjadi “macan yang pincang”—tumbuh cepat tetapi rapuh secara fundamental.
Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, Indonesia sedang berhadapan dengan paradoks yang sebenarnya bukan paradoks. Tapi, gejala klasik ekonomi politik. Yaitu, pertumbuhan yang dibajak oleh politik jangka pendek. Angka 5,11 persen boleh jadi nyata, tetapi ia tumbuh di atas fondasi tata kelola yang rapuh.
Peringatan Moody’s bukan sekadar soal utang atau defisit fiskal, melainkan teguran keras terhadap kualitas institusional negara. Ketika Worldwide Governance Indicators (WGI) mencatat penurunan skor Indonesia untuk government effectiveness dan regulatory quality. Itu, adalah konfirmasi bahwa mesin birokrasi dan regulasi kita sedang mengalami disorientasi.
Peringatan Moody’s sesungguhnya adalah kritik terhadap model pembangunan yang terlalu mengandalkan momentum komoditas dan konsumsi. Tapi, sambil mengabaikan konsolidasi demokrasi institusional. Pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan secara reaktif—misalnya dalam menanggapi gejolak harga pangan atau energi—tanpa kerangka yang jelas dan konsisten.
Baca juga: Menko Airlangga Pamer Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, di Atas Negara-Negara Besar
Boleh jadi itu menciptakan “kebisingan kebijakan” (policy noise) yang meresahkan investor. Volatilitas pasar saham dan nilai tukar rupiah yang disebut Moody’s bukanlah fenomena teknis semata. Akan tetapi cermin dari ketidakpercayaan terhadap arah dan kapasitas negara dalam mengelola ekonomi secara rasional dan transparan.
Di balik pencapaian pertumbuhan tertinggi di G20, tersembunyi pertanyaan krusial: untuk siapa pertumbuhan ini? Apakah ia dihasilkan dari peningkatan produktivitas dan inovasi, atau sekadar limpahan siklus komoditas dan proyek infrastruktur masif yang sarat dengan risiko tata kelola?
Dan, Moody’s, dalam bahasa halusnya, menyoroti bahwa kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor global sedang tergerus. Jelas ini berbahaya, karena ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada arus modal asing untuk menutup defisit transaksi berjalan.
Pelajaran Krisis 1998
Situasi itu mengingatkan pada era 1990-an, menurut catatan Infobank, ketika pertumbuhan tinggi ternyata menutupi kelemahan struktural dan korupsi sistemik, yang berujung pada krisis 1998. Kini, meski konteksnya berbeda, pola yang sama muncul, kelemahan institusional diabaikan demi pencapaian angka-angka makro yang politis. Pemerintah mungkin bangga menjadi “juara pertumbuhan” G20, tetapi rating negatif dari Moody’s adalah tamparan bahwa dalam ekonomi global, kualitas tata kelola sama pentingnya—bahkan lebih—dengan kecepatan pertumbuhan.
Oleh karena itu, respons terhadap peringatan Moody’s tidak boleh sekadar defensif atau dengan menyalahkan lembaga asing. Ini adalah momentum untuk introspeksi mendalam. Pemerintah perlu mengembalikan koherensi dan prediktabilitas kebijakan, memperkuat komunikasi yang transparan, dan—yang paling penting—menghentikan politisasi proses regulasi. Tanpa perbaikan fundamental dalam efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi, pertumbuhan 5,11 persen hanyalah rumah kaca yang siap runtuh diterpa badai ketidakpastian global.
Pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dibangun di atas fondasi demokrasi yang lemah dan tata kelola yang amburadul. Kita memerlukan “pertumbuhan yang bermartabat”—yakni pertumbuhan yang inklusif, transparan, dan dikelola oleh institusi yang kuat dan kredibel. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi juara kelas di atas panggung G20, tetapi sekaligus pasien yang sakit-sakitan di ruang gawat darurat ekonomi global.
Moody’s, dalam penilaiannya, jelas melihat kualitas pertumbuhan dan sustainability kebijakan fiskal. Mereka tidak hanya menghitung angka Produk Domestik Bruto (PDB), tapi membaca risiko politik di balik angka-angka itu: ketergantungan pada pendapatan komoditas, beban subsidi energi yang masih membelit, lambatnya reformasi birokrasi dan iklim investasi yang sebenarnya, serta meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari berbagai kepentingan sektoral.
Data defisit fiskal yang melebar hingga 2,92 persen dari PDB memberi petunjuk penting. Defisit bukanlah dosa, jika digunakan untuk investasi produktif—infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan riset—yang akan melipatgandakan kapasitas ekonomi jangka panjang. Namun, jika defisit itu terutama untuk menutupi inefisiensi belanja, subsidi yang salah sasaran, dan proyek-proyek mercusuar yang nilai ekonomi-sosialnya dipertanyakan, maka yang kita lihat bukan akselerasi, tapi akumulasi kerentanan.
Di sinilah persimpangan antara ekonomi dan politik menjadi krusial. Tata kelola fiskal adalah cermin tata kelola kekuasaan. Defisit yang melebar dalam masa pertumbuhan tinggi sering menandakan lemahnya disiplin anggaran, kuatnya tekanan politik untuk berbelanja (terutama menjalankan janji politik ketika kampanye), dan kegagalan reformasi struktural untuk membuka sumber pendapatan baru yang lebih adil dan progresif.
Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sepanjang 2025 Capai 5,11 Persen
Euforia Pertumbuhan dan “Macan Pincang”
Peringatan “negatif” dari Moody’s adalah tamparan halus bagi euforia pertumbuhan. Ia berkata: “Kalian mungkin berlari cepat sekarang, tapi kaki kalian terbelenggu utang yang tidak produktif, dan jalannya penuh lobang tata kelola. Hati-hati, suatu saat bisa tersungkur.”
Menurut catatan Infobank, Indonesia telah terlalu lama terjebak pada fetisisme pertumbuhan tinggi, seolah-olah angka di atas 5 persen adalah “mantra suci” yang menghalalkan segala cara. Bisa jadi Pemerintah “alpa” bahwa yang lebih penting dari seberapa cepat tumbuh adalah bagaimana tumbuh, untuk siapa pertumbuhan itu, dan dengan fondasi apa kita membangunnya.
Pertumbuhan kuartal IV 2025, jika diselisik lebih dalam, mungkin masih menyimpan ketimpangan yang lebar, ketergantungan impor yang tinggi pada sektor industri, dan stagnasi pada sektor riil UMKM. Bahkan, kredit UMKM melambat dari tahun sebelumnya.
Juga, defisit yang melebar, tanpa diiringi perbaikan mendasar dalam efektivitas belanja dan perluasan basis pajak yang berkeadilan, hanya akan memindahkan beban hari ini kepada generasi mendatang melalui utang yang lebih besar. Pabrik-pabrik banyak tutup dan penjualan mobil dan kendaraan turun.
Akhirnya, Indonesia tidak boleh puas menjadi “macan yang pincang”—tumbuh cepat tetapi rapuh secara fundamental. Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar mengejar angka pertumbuhan, kepada memperbaiki kualitas pertumbuhan dan memperkuat tata kelola fiskal-politik. Hilangkan pemborosan, stop proteksi yang hanya menguntungkan kartel, perbaiki sistem perpajakan, dan alihkan belanja kepada hal-hal yang benar-benar membangun kemandirian ekonomi bangsa.
Moody’s telah membunyikan lonceng peringatan. Daripada sibuk menyangkal atau menganggapnya sebagai konspirasi asing, lebih baik kita jadikan itu sebagai momentum introspeksi. Karena pertumbuhan yang sehat bukanlah yang ditakuti oleh lembaga rating, melainkan pertumbuhan yang dirasakan oleh rakyat banyak sebagai peningkatan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan.
Ekonomi tumbuh harus dengan tata kelola yang baik – jangan main rampas dan “menodong” atas nama rakyat. Apalagi, masif membiarkan kriminalisasi kredit macet yang sejatinya meruntuhkan kepercayaan pasar. Jujur, saat ini penuh ketidakpastian, kecemasan pasar. Indonesia harus menjadikan momentum pertumbuhan untuk membangun regain trust yang perlahan mulai pudar di kalangan bisnis.
