Jakarta – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan RI kembali melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, mengatakan bahwa proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh PT PII dengan bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten.
“Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Kami berharap hal ini dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU,” ucap Sutopo dalam keterangan resminya, 21 September 2022.
Sehingga, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan beberapa perjanjian diantaranya adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Madiun selaku PJPK dan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BUP, Perjanjian Penjaminan antara PT PII (Persero) dan PT Tri Tunggal Madiun Terang, serta Perjanjian Regres antara Pemerintah Daerah Madiun dan PT PII (Persero).
Adapun, penandatangan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun Ahmad Dawami selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Selasa (20/09).
Ruang lingkup perjanjian tersebut meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama, dan Jalan Perkotaan. KPBU APJ di Kabupaten Madiun merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi.
Lebih lanjut, Sutopo mengatakan dukungan PT PII kepada proyek tersebut juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
“Kami mengapreasiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK,” tambah Sutopo. (*) Khoirifa
