Jakarta – Hingga saat ini backlog rumah masih menjadi masalah utama yang akan diselesaikan pemerintah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, berdasarkan data Susenas 2020, Backlog kepemilikan, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai 12,7 juta rumah tangga.
Pemerintah sendiri kedepan lanjut Herry akan fokus mendorong masyarakat untuk bisa punya rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dari kami masih akan ada Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan BP2BT tahun depan untuk milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Herry dalam Media & Public Discussion InfobankTalkNews dengan tema “Tren Properti Incaran Milenial, Cara Mudah Punya Rumah” Rabu, 29 September 2021.
Kedepan ada tiga poin penting yang jadi prioritas pemerintah lanjut Herry, dan diharapkan juga bisa mengatasi msalah backlog rumah.
Pertama yakni, bagaimana terus mendorong masyarakat, khususnya MBR, bisa punya rumah dengan mudah lewat FLPP. Untuk FLPP kata Herry, masih tersedia sekitar 200 ribu ditahun depan yang bisa dimanfaatkan. Ditambah fasilitas tapera, angka 390 ribu rumah duharapkan bisa dipenuhi 2022 nanti.
kedua, selain MBR, bagaimana kelas menengah, termasuk milenial juga bisa difasilitasi. Diharapkan ada peran BTN dan SMF yang bisa masuk untuk mencari formula mendorong kelas menengah bisa dengan mudah punya rumah.
Menurut Herry, segmentasi juga tidak kalah penting dan perlu dipertajam. Tidak hanya kelas MBR, kelas menengah juga problemnya sama.
Ketiga mendorong sektor informal yang umumnya tidak bankable atau bisa mendapatkan pinjaman maupun kredit melalui bank lantaran penghasilan tiap bulannya yang tidak tetap.
Herry mengatakan sektor informal juga akan jadi perioritas pemerintah kedepan, karena secara prosentase hanya sebesar 10% yang terfasilitasi.
“Tahun depan kita harapkan bisa dibalik, jadi 90% yang terfasilitasi. Nanti juga akan ada Tapera yang membackup mereka,” terang Herry. (*)
