Jakarta – Guna membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah berencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengungkapkan, rakor yang rencananya akan diselenggarakan pada 12 Februari 2016 ini, juga turut melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, sehingga diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah yang positif.
Selain itu, kata Tirta, pembahasan dalam rakor ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan daya dukung logistik yang belum memadai dan kapasitas produksi pangan yang terbatas, baik di NTT maupun di tingkat nasional.
“Rakor dengan Pemerintah Pusat dan Pemda dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait ekonomi di daerah, yang terkait juga dengan permasalahan nasional,” ujar Tirta di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016.
Rakor yang akan diselenggarakan di Kupang kali ini merupakan inisiasi Bank Sentral yang rutin dilaksanakan per-triwulan, sejak Agustus 2014. Sebelumnya, Rakor pernah dilaksanakan di Manado, Bandung, Ambon, Jakarta, Balikpapan dan Yogyakarta.
“Tema yang diangkat di tiap daerah berbeda-beda, mempertimbangkan kekhususan permasalahan masing-masing daerah,” tukasnya.
Menurutnya, beberapa tema yang pernah diangkat antara lain mengenai penguatan industri manufaktur, ekonomi berbasis maritim, serta pariwisata. Beberapa rakor, sebelumnya juga membahas mengenai pengembangan industri pangan.
Hal yang akan dibahas dalam rakor kali ini, antara lain mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah. Selain itu, rakor juga akan mencermati kendala pembenahan logistik pangan di NTT, serta langkah kebijakan yang dapat ditempuh lebih lanjut.
“Secara khusus, langkah kebijakan diharapkan dapat memperkuat upaya pembenahan sistem logistik pangan, memperkuat kapasitas produksi pangan serta koordinasi kebijakan pusat dan daerah dan peran aktif Bank Indonesia,” ucapnya.
Dari sisi nasional, Pemerintah sendiri sejauh ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional 5 tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik. Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,6% di 2015 menjadi 19,2% pada 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.
“Bagi BI, upaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional,” paparnya
Selin itu, tambah Tirta, pelaksanaan rakor ini juga diharapkan dapat menghasilkan poin-poin komitmen masing-masing pihak untuk mempercepat pembenahan sistem logistik dan produksi pangan, khususnya di NTT. (*) Rezkiana Nisaputra
