Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT BPR Cita Makmur Lestari yang berlokasi di Jl. Raya Pondok Betung No. 8A, Pondok Aren, Tangerang, Banten, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) No:19/KDK.03/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha.
Menurut Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan, dengan dikeluarkannya KDK pencabutan izin usaha tersebut, maka LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.
Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Cita Makmur Lestari, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.
Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Cita Makmur Lestari, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Cita Makmur Lestari akan mengambil tindakan-tindakan, yaitu, membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”, dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
“Hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Cita Makmur Lestari akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Cita Makmur Lestari ini akan dilakukan oleh LPS,” ujar Fauzi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2015.
LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Cita Makmur Lestari tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Cita Makmur Lestari serta kepada karyawan PT BPR Cita Makmur Lestari.
“Diharapkan nasabah tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
