Poin Penting
- Bank BPD Bali menegaskan tidak pernah meminta data sensitif nasabah (PIN, OTP, password, CVV) atau mengadakan undian berhadiah melalui pesan pribadi
- Modus penipuan kian beragam dan masif, mulai dari undian palsu, klaim Taspen, DJP, Dukcapil hingga undangan digital berisi tautan berbahaya
- Indonesia menjadi negara dengan laporan penipuan tertinggi, mencapai 274.722 laporan dengan kerugian Rp6,1 triliun.
Jakart – Bank BPD Bali mengimbau masyarakat, khususnya para nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan (scam) yang mengatasnamakan Bank BPD Bali maupun institusi resmi lainnya.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, sejumlah modus penipuan kerap ditemukan seperti penawaran undian berhadiah palsu yang mengatasnamakan Bank BPD Bali, pesan atau telepon terkait klaim dana Taspen, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Dukcapil hingga undangan pernikahan digital yang disertai tautan berbahaya.
“Bank BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui pesan pribadi, tidak pernah meminta nasabah mengklik tautan tertentu, serta tidak pernah meminta data pribadi nasabah dalam bentuk apa pun,” ujar Nyoman, dalam keterangannya, dikutip Senin, 5 Januari 2026.
Dalam menjalankan aksinya, kata Nyoman, pelaku penipuan umumnya memanfaatkan media sosial, pesan singkat, aplikasi percakapan, hingga panggilan telepon untuk mengelabui korban.
Adapun, modus yang digunakan dirancang menyerupai komunikasi resmi, lengkap dengan logo, nama pejabat, hingga narasi yang terkesan meyakinkan.
Baca juga: Marak Penipuan Online, Komisi VI Dorong Pembentukan Satgas Perlindungan Konsumen Digital
Ia menegaskan, Bank BPD Bali tidak pernah meminta data sensitif nasabah, seperti PIN, OTP, password, username, nomor kartu ATM, masa berlaku kartu, maupun kode CVV, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun tautan digital.
Data Penipuan Keuangan
Diketahui, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang periode 22 November 2024 hingga 30 September 2025, terdapat 274.722 laporan penipuan keuangan dengan nilai kerugian mencapai Rp6,1 triliun.
Atas jumlah laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah laporan penipuan (scam) tertinggi di antara negara lain seperti Singapura, Hongkong, Kanada, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Secara rata-rata harian, Indonesia menerima 874 laporan penipuan setiap hari, jauh lebih tinggi dibanding negara lain yang hanya sekitar 100-200 laporan per hari.
Baca juga: Indonesia ‘Juara’ Laporan Penipuan Online, Ini Upaya OJK Amankan Dana Masyarakat
Selain itu, dibandingkan negara-negara tersebut, jumlah laporan penipuan di Indonesia tergolong sangat tinggi.
Singapura, misalnya, mencatat 51.501 laporan pada 2024 dengan nilai kerugian Rp13,97 triliun atau sekitar SGD 1,1 miliar.
Sementara itu, Hongkong melaporkan 65.240 kasus dengan kerugian Rp27,01 triliun (periode 2024-Juni 2025), dan berhasil memblokir dana sekitar Rp4,84 triliun.
Di Kanada, terdapat 138.197 laporan (periode 1 Januari 2024-30 September 2025) dengan total kerugian Rp15,21 triliun, sedangkan Malaysia mencatat 253.553 laporan (periode 12 Oktober 2022-3 September 2025) dengan nilai kerugian Rp2,6 triliun.
Adapun Amerika Serikat, sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2025, melaporkan hanya 4.324 kasus dengan kerugian Rp515,93 miliar atau USD 31,15 juta.
Tips Aman Bertransaksi
Nyoman menambahkan, sebagai langkah pencegahan, pihaknya pun membeberkan tips aman bertransaksi bagi nasabah agar tidak menjadi korban scam, di antaranya:
- Tidak membagikan PIN, OTP, password, dan data pribadi lainnya kepada siapa pun
- Tidak mengklik tautan mencurigakan dari pesan atau email yang tidak dikenal
- Selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Bank BPD Bali
- Mengaktifkan fitur keamanan tambahan pada layanan perbankan digital
- Segera melaporkan ke pihak bank apabila menerima pesan atau panggilan yang mencurigakan
Sejalan dengan itu, Bank BPD Bali juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi digital, terutama yang menjanjikan hadiah, meminta data pribadi, atau menggunakan tekanan waktu agar korban segera merespons.
Dengan meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari berbagai upaya kejahatan siber yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. (*)
Editor: Galih Pratama
