Wapres Minta BPJPH Terbitkan 10 Ribu Sertifikasi Halal Bagi UMK

Wapres Minta BPJPH Terbitkan 10 Ribu Sertifikasi Halal Bagi UMK

Wapres Minta BPJPH Terbitkan 10 Ribu Sertifikasi Halal Bagi UMK
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengoptimalkan sertifikasi produk halal. Ia meminta agar BPJPH bisa menerbitkan 10 ribu sertifikasi halal bagi Usaha Kecil Menengah (UMK).

“Saya minta target sepuluh juta sertifikasi halal bagi UMK (usaha mikro kecil) oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global,” ujar Wapres pada sambutannya dalam Pembukaan Kongres Halal Internasional Tahun 2022, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 14 Juni 2022.

Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Gelaran Kongres Halal Internasional Tahun 2022 ini diharapkan menjadi momentum untuk semakin menggaungkan sistem sertifikasi produk halal. Untuk mendukung hal tersebut, Wapres menekankan, teknologi dan inovasi memainkan peranan yang signifikan, sehingga diperlukan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, khususnya terkait pengembangan produk halal.

“Saya juga mengharapkan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, baik dalam pemeriksaan kehalalan produk maupun dalam menemukan substitusi produk halal lokal, khususnya yang menggunakan teknologi mutakhir,” pungkasnya.

Lebih jauh, Ma’ruf Amin juga meminta pelaku ekonomi dan keuangan syariah Indonesia memperkuat kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Ia menilai, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar produk halal.

Berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) pangsa sektor prioritas dalam mata rantai ekonomi halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat menjadi 25,4%, dengan kontribusi tertinggi dari sektor pertanian, diikuti makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fesyen muslim.

“Pada tahun 2022 ini, dengan penanganan COVID-19 yang jauh lebih baik, diharapkan perekonomian akan berlari lebih kencang, termasuk sektor halal. Momentum ini harus dijaga dan dimanfaatkan, sehingga kita dapat merealisasikan target Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024,” ujarnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]