Banten – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Rp15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono merinci anggaran Rp15 triliun tersebut dialokasikan kementerian atau lembaga. Di antaranya Kementerian PUPR sebesar Rp9,11 triliun dan Otorita IKN (OIKN) Rp5,89 triliun.
Baca juga: Soal Pemindahan IKN, Jokowi: Perlu Kesiapan Total
“Untuk 2025 total untuk (pembangunan) IKN totalnya Rp15 triliun. Jadi tidak Rp143 miliar lah,” ujar Thomas dalam acara APBN 2025: Stabilitas, Inklusivitas, Keberlanjutan di Anyer, Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024.
Lebih jauh dia menekankan, bahwa anggaran tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Artinya, pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran punya kewenangan deskresi terkait mengubah anggaran IKN.
“Dana tersebut masih bisa berubah (bertambah). Intinya ada ruang deskresi presiden (Prabowo),” jelasnya.
Lebih jauh Tommy menjelaskan, bahwa pembiayaan pembangunan IKN yang ‘ditanggung’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) hanya 20 persen, sisanya adalah dari investor. Oleh karenanya, pemerintah akan menggenjot peningkatan dana investasi.
Baca juga: Menteri PUPR: Bandara IKN Siap Uji Coba Pesawat RJ-85
“Kita akan menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Ini tugas dari kabinet berikutnya, bekerja sama dengan OIKN dan satgas IKN,” tegasnya.
Sementara, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN hingga Agustus 2024 sebesar Rp18,9 triliun. Angka tersebut mencapai 43,1 persen dari total pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp44 triliun.
Adapun total alokasi anggaran IKN dari 2022-2024 sebesar Rp76,5 triliun. Bila dirinci, pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 Rp27 triliun, dan 2024 Rp44 triliun. (*)
